Pilih Calon Kapolri yang Tidak Dekat dengan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala, mengatakan, calon Kepala Kepolisian RI mendatang diharapkan yang tidak terlalu dekat dengan politik.

Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam program "Satu Meja", yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (25/5/2016) malam.

"Polisi tidak boleh terlalu dekat dengan politik. Siapa yang bagus untuk dipilih? Jangan pilih yang dekat dengan politik," kata dia.

Namun, ia mengakui, tak mudah mencari sosok seperti ini. "Repot memang. Setelah di-tracing, kadang (para calon) berkomunikasi dengan pimpinan partai politik," ujar Adrianus.

Pada kesempatan yang sama, peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, tak mudah menemukan calon Kapolri yang tak memiliki kedekatan dengan politik. Kalaupun ada, kata dia, potensinya kecil untuk terpilih.

"Ada figur baik, tapi tidak dekat dengan politik," kata Emerson.

Menurut dia, hal ini karena mekanisme pemilihan Kapolri yang harus melalui persetujuan DPR. Mekanisme ini menyebabkan intervensi politik berpengaruh besar terhadap siapa yang akan terpilih sebagai Kapolri.

Oleh karena itu, kata Emerson, ada wacana mengembalikan kewenangan penuh memilih Kapolri berada di tangan Presiden, tanpa melalui persetujuan DPR.

"Ada wacana agar dalam UU Kepolisian yang baru, pemilihan Kapolri hanya di Presiden, jangan melalui DPR. Kami akan melakukan judicial review agar pemilihan ke depan murni Presiden," kata dia.

Politisi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menampik bahwa selama ini DPR yang paling menentukan sosok Kapolri terpilih. Menurut dia, DPR tak pernah menolak calon yang diajukan Presiden, meski persetujuan oleh DPR.

"DPR selalu menerima apapun yang diusulkan Presiden, tidak pernah menolak calon yang diajukan Presiden," kata dia.

Ia mengatakan, dalam menentukan calon Kapolri, Presiden harus berpegangan pada tiga hal yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan politis.

Sementara itu, politisi Partai Nasdem Johnny G Plate berpendapat, tak bisa menyerahkan pemilihan Kapolri sepenuhnya kepada presiden tanpa persetujuan DPR. Alasannya, Polri adalah rakyat yang dipersenjatai untuk menjalankan tugas ketertiban masyarakat.

"Perlu check and balances dari DPR. Polri kan pelaksana ketertiban masyarakat yang dipersenjatai. DPR harus memastikan Kapolri layak dan tidak dimanfaatkan oleh eksekutif," ujar Johnny.

Di antara sejumlah perwira tinggi Kepolisian, ia yakin ada yang layak dan baik memimpin institusi Polri.

"Tidak semuanya jelek," kata dia.