Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yakin Komunisme Sudah Mati, Ketua MPR Minta Aparat Hukum Tak Berlebihan

Kompas.com - 25/05/2016, 07:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meyakini bahwa gerakan partai komunis di Indonesia sudah mati. Hal tersebut lantaran ideologi Pancasila semakin kuat.

"Saya tidak percaya komunis bangkit," ujar Zulkifli saat berbincang dengan wartawan di Kuala Lumpur, Selasa (24/5/2016).

"Dulu saja zaman kejayaannya tidak mampu meruntuhkan pemerintahan apalagi sekarang saat ideologinya sudah berguguran," kata dia.

Bahkan, menurut Zulkifli, di Eropa Timur pun yang pernah didominasi ideologi komunisme kini sudah berubah.

Zulkifli mengatakan, lambang partai komunis di sana banyak ditemui pada sejumlah aksesoris di emperan pasar loak. Namun, tak ada yang merasa cemas bahwa komunisme akan bangkit.

Zulkifli menduga ada yang sengaja menggiring isu kebangkitan komunisme saat ini seiring pembahasan soal rekonsiliasi untuk peristiwa tahun 1965.

"Ini isunya kan ada karena rekonsiliasi, simposium, agar pemerintah tidak punya utang sejarah masa lalu, karena itu ramai kembali," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Menurut Zulkifli, apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah ketakutan yang tak berdasar.

Aparat penegak hukum diminta tidak terlalu berlebihan dengan melakukan penyitaan hingga pembubaran kegiatan yang dianggap berbau komunisme.

"Kalau soal kiri dan kanan jangan terlalu berlebihanlah, reaktif, atau khawatir yang berlebihan," kata Zulkifli.

Mengenai kaos bergambar palu dan arit, Zulkifli menganggap kemungkinan itu hanya tren remaja. Anak-anak muda kemungkinan tidak mengetahui sejarah kelam PKI dan mengenakannya untuk bergaya.

Oleh karena itu semestinya yang dilakukan adalah imbauan, bukan dengan penyitaan dan membawa orang yang memakainya di kantor polisi.

Zulkifli memaklumi jika sebagian masyarakat Indonesia masih trauma dengan partai komunis. Namun, masyarakat diminta bersikap bijak.

"Buat apa angkat-angkat isu atau hal yang sejarah kelam, diramaikan, kan kurang bijak. Satu pihak jangan reaktif, satu pihak buat apa permasalahkan. Kita sudah demokratis," kata dia.

Menurut Zulkifli, ancaman nyata yang semestinya ditakuti Indonesia adalah ketimpangan kesenjangan sosial antar individu. Tak hanya itu, bahkan antarpulau di Indonesia saja masih tidak merata pembangunannya.

"Harus ditindaklanjuti lebih akan keberpihakan bagi rakyat yang tidak memiliki apa-apa itu," kata dia.

Kompas TV Hati-Hati Pakai Atribut Palu Arit!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com