Adanya Pemilu Lokal Dinilai Akan Perkuat Otonomi Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai pelaksanaan pemilu lokal yang diwacanakan 2,5 tahun setelah pemilu nasional efektif dalam mengukur kinerja eksekutif dan legislatif.

Menurut Siti, setiap mekanisme baru dalam pelaksanaan pemilu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Namun, dari segi penguatan otonomi daerah, pelaksanaan pemilu lokal dapat mengukur keberhasilan pembangunan daerah.

Sebab, pemilu lokal akan menghasilkan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, bupati, atau wali kota yang sejalan dengan calon yang dipilih dalam pemilu nasional sebelumnya.

"Jadi ketika pemilu lokal dilakukan dan melibatkan kepada daerah dan DPRD, suasana otonomi daerahnya dapat," ujar Siti Zuhro, saat ditemui di Jakarta, Selasa (24/5/2016).

Menurut Siti, pemilih pun berharap akan kestabilan kebijakan yang dikeluarkan partai dan calon yang dipilih.

Hal ini, kata dia, akan berdampak pada pemilu lokal di mana masyarakat akan tetap memilih kader dari partai yang sama.

Sehingga, ada kesinambungan dalam dalam sistem kerja pembangunan, antara pusat dengan daerah berdasarkan calon atau partai yang dipilih.

"Kami ingin kerja di daerah dan nasional menyambung, koalisi yang menyambung. Sehingga Undonesia dapat membangun dalam satu langkah," kata Siti.

Namun, pemilih dapat berpikir obyektif untuk memilih partai atau calon yang lebih baik di pemilu lokal, meski pilihannya berbeda dengan pemilu nasional.

Dengan catatan, ini jika partai atau calon yang dipilih dalam pemilu nasional menang, namun memiliki kinerja buruk.

"Kalau kinerja buruk, tidak menutup kemungkinan pas pilkada serentak pemilih belum tentu konsisten memilihnya seperti di pemilu nasional," kata dia.