Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditolak, Jabatan Nurdin Halid, Idrus Marham, dan Joppy Kardinap di Golkar

Kompas.com - 24/05/2016, 15:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penunjukan Nurdin Halid sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal sebagai Bendahara Umum Golkar, dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal Golkar dipersoalkan.

Pengisian ketiga jabatan itu disebut bukan merupakan hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

(Baca: Novanto Tunjuk Idrus Marham sebagai Sekjen Golkar, Nurdin Halid Jadi Ketua Harian)

Menurut politisi Golkar yang juga loyalis Ade Komarudin, Ahmadi Noor Supit, rapat komisi di munaslub telah menyetujui adanya penambahan jabatan di dalam struktur DPP. Bahkan, keputusan itu juga telah disahkan di dalam rapat pleno munaslub.

"Tetapi, secara personalianya yang diputuskan di munaslub adalah Ketua Umum dan (Ketua) Dewan Pembina," kata Supit saat dihubungi, Selasa (24/5/2016).

Kedua posisi itu dijabat oleh Setya Novanto dan Aburizal Bakrie. Sementara itu, ketiga posisi lainnya yang sebelumnya telah diumumkan belum diputuskan.

(baca: Setya Novanto Disarankan Tinjau Ulang Posisi Idrus Marham dan Nurdin Halid)

Menurut Supit, ketiga posisi itu harus diputuskan di dalam rapat tim formatur.

"Tidak boleh seolah-olah sudah terpilih ketua harian, sekjen, dan bendum," kata dia.

Ia menegaskan, posisi ketiganya di dalam jabatan itu masih dapat berubah. Hal itu bergantung pada keputusan tim formatur di dalam menyusun struktur kepengurusan.

(Baca: Idrus dan Nurdin Halid Dijadikan Pengurus Inti, Novanto Dituding sebagai "Boneka" Aburizal)

"Kita serahkan ke formatur untuk bisa melihat secara arif dan bijaksana. Trust dibutuhkan karena harapan kita perlu melihat Golkar lebih baik," ujarnya.

Formatur Partai Golkar terus bekerja untuk menyusun kepengurusan baru partai berlambang pohon beringin itu. Formatur beranggotakan sembilan orang yang dipimpin Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Formatur beranggotakan dua unsur pimpinan DPD I dari wilayah barat, dua pimpinan DPD I dari wilayah tengah, dua pimpinan DPD I dari wilayah timur, satu pimpinan ormas, dan satu perempuan.

Kompas TV Memupuk Modal ala Golkar - Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com