Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Doktor "Honoris Causa" untuk Megawati di Mata Mantan Menteri

Kompas.com - 24/05/2016, 11:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Prof Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti menilai, pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Megawati merupakan pengakuan Universitas Padjajaran atas kepemimpinan dan kenegarawanan Presiden kelima RI itu.

Dorodjatun mengatakan, Megawati memimpin Indonesia ketika masa krisis multidimensional dimana nilai utang yang diwariskan Orde Baru (Orba) mencapai 90 persen PDB.

(baca: Megawati Akan Menerima Gelar Doktor "Honoris Causa" dari Unpad)

Selain itu, rupiah terus melemah, kerusuhan sosial merebak akibat SARA, perekonomian terguncang akibat Tragedi 9/11, Bom Bali, serta ekonomi mandek akibat lebih dari 300.000 kasus di BPPN.

"Itulah beban yang dihadapi beliau. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat, disertai ketegasan Ibu Megawati dalam menyelesaikan setiap masalah, maka meskipun beliau memimpin hanya dalam waktu yang singkat mampu mengatasi berbagai kesulitan akibat krisis multidimensional tersebut," kata Dorodjatun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/5/2016).

Dorodjatun mengatakan, Megawati mampu memimpin secara langsung negosiasi penyelamatan proyek-proyek infrastruktur, khususnya terkait ketersediaan air dan listrik.

"Tanpa air tidak ada peradaban manusia, dan tanpa listrik tidak ada peradaban modern," ujar Dorodjatun menirukan arahan Megawati.

Dorodjatun juga mengungkapkan bagaimana upaya Megawati membangun kepercayaan pasar dan dunia internasional.

Hampir setiap hari, kata dia, disampaikan keterangan pers dalam bahasa Ingris dan Perancis untuk menjelaskan agenda ekonomi pemerintah.

"Pada akhirnya makro ekonomi stabil, pangan surplus, kurs stabil, dan ekonomi bergerak tumbuh 5 persen dengan tax ratio tertinggi selama 13 tahun terakhir," ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, saat itu seluruh kerja sama dengan IMF dan World Bank bisa diselesaikan tepat waktu.

Dia menambahkan, atas apa yang dilakukan Megawati dalam kepemimpinannya, Michael Comdensus sampai mengatakan ketidakyakinannya bahwa Pemerintahan Megawati berhasil melaksanakan tepat pada waktunya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, terkait dengan pemberian Doktor Honoris Causa dari Unpad, sebagian besar menteri Kabinet Gotong Royong memang menuliskan pengalamannya untuk menyampaikan bagaimana kepemimpinan Megawati.

Mereka menilai, Megawati mampu membawa soliditas kabinet dan fokus pada tugas-tugas menjalankan Ketetapan MPR.

Dalam tulisan testimoni tersebut juga terlihat bagaimana kepemimpinan Megawati yang selalu melindungi menterinya dan Presiden selalu menegaskan ketegasannya untuk bertangung jawab betapapun berat keputusan yang diambilnya.

"Ibu Megawati tidak pernah melakukan reshuffle karena percaya pada menterinya. Pernah beliau menegaskan bahwa sebagai Presiden dan demikian juga saat menjadi wakil Presiden, tugas utamanya adalah mengurus pemerintahan," ujar Bambang Kesowo, Menteri Sekretaris Negara di era Kabinet Gotong Royong.

"Beliau memisahkan betul urusan negara dan urusan partai. Ibu Megawati percaya dengan birokrasi yang profesional di kalangan lembaga pemerintah dan perguruan tinggi Indonesia," lanjut Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com