Anggap Sudah Berkontribusi Besar, Luhut Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 20/05/2016, 11:29 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan. KOMPAS/KRIS R MADAMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan setuju atas wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Soeharto.

"Diberi (gelar) pahlawan saya kira enggak ada masalah. (Usul) itu harus kita hargai," ujar Luhut saat acara coffee morning dengan wartawan di kantornya di Jakarta, Jumat (20/5/2016).

Luhut mengatakan, publik harus sadar bahwa sosok Soeharto yang mereformasi Indonesia dari negara terbelakang menjadi negara modern. Soeharto, sebut Luhut, memiliki peran positif bagi sejarah pembangunan tanah air.

Di sisi lain, Luhut mengakui bahwa Soeharto juga merupakan sosok kontroversial lantaran diduga terlibat persoalan hukum. (baca: PDI-P: Soeharto Itu Jasanya Besar, Dosanya Juga Besar)

"Bahwa ada kurangnya, saya kira beliau sudah diturunkan saja sudah menjadi masa lalu yang tidak enak buat beliau sendiri," ujar Luhut.

"Tapi saya pikir kita harus jadi bangsa besarlah ya. Pak Harto sudah memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Indonesia," lanjut dia.

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto sudah ada sejak cukup lama. Wacana itu kembali muncul dalam musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar. (Baca: Munaslub Golkar Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional)

"Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto jadi pahlawan nasional. Belum berhasil. Kali ini, munas mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional," kata mantan Ketum Golkar Aburizal Bakrie.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X