Golkar Gabung ke Pemerintah, Presiden PKS Yakin KMP Tetap Efektif

Kompas.com - 17/05/2016, 11:21 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman KOMPAS.com/DANI PRABOWOPresiden PKS Sohibul Iman
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, oposisi yang digalang Koalisi Merah Putih (KMP) tetap berjalan meski Partai Golkar telah resmi menyatakan keluar dan bergabung dengan pemerintahan.

Menurut Sohibul, oposisi yang dibangun merupakan komitmen bersama para anggota oposisi meski saat ini hanya berisikan Gerindra dan PKS.

Ketika ditanya apakah koalisi tetap efektif jika jumlahnya kalah jauh dibandingkan dengan jumlah partai yang tergabung di koalisi pemerintahan, Sohibul berpandangan, oposisi yang digalang akan tetap efektif.

"Insya Allah efektif," kata Sohibul dalam pesan singkat, Selasa (17/5/2016).

(Baca: Gerindra: KMP Kepanjangannya Sekarang "Kenangan Masa Pilpres")

Sohibul juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Dia berharap dengan terpilihnya Novanto sebagai Ketum Golkar yang baru bisa semakin mengonsolidasikan semua elemen yang ada di dalam Golkar.

"Selamat mengemban amanah baru sebagai Ketum Golkar. Semoga Golkar makin solid dan kontributif bagi bangsa dan negara," kata Sohibul.

Golkar sebelumnya memutuskan keluar dari KMP, koalisi bentukan pada masa Pemilihan Presiden 2014.

Keputusan itu diambil saat sidang paripurna Munaslub Golkar, Senin (16/5/2016) malam. (Baca: Resmi, Golkar Nyatakan Keluar dari KMP)

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub, Siti Aisyah.

Reposisi Golkar di dalam KMP dilakukan seiring dukungan partai berlambang pohon beringin itu kepada pemerintah. Secara tegas, sikap itu sebelumnya telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar awal tahun ini.

(Baca: Setya Novanto: Golkar Akan Dukung Pemerintah, Kami Punya Semuanya)

"Keputusan Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK harus ditindaklanjuti dengan upaya nyata Partai Golkar demi menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," kata dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X