Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi Minta Kelompok Anti-Pancasila Ditindak Tegas

Kompas.com - 14/05/2016, 23:10 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi meminta pemerintah untuk tegas menindak kelompok-kelompok anti-Pancasila.

"Termasuk terhadap mereka (organisasi masyarakat) yang mengklaim memperjuangkan ajaran agama tertentu," ujar Hasyim saat memberikan ceramah peringatan Isra Miraj di hadapan warga negara Indonesia, Kuala Lumpur, Sabtu (14/5/2016).

Ia mengatakan, dasar dan cita-cita kebangsaan Indonesia sudah lama disepakati oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Islam.

Misalnya seperti yang terjadi pada 1983. Ia menjelaskan, saat itu para alim ulama Nahdlatul Ulama menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Pondok Pesantren KH As’ad Syamsul Arifin-Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Jawa Timur.

Salah satu keputusan pentingnya, yakni menyepakati bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan akidah Islam.

"Nahdlatul Ulama termasuk ormas Islam yang pertama-tama menerima Pancasila, tiada lain karena NU meyakini bahwa melalui Pancasila, warga NU dapat menyebarkan Islam yang rahamatan lil’alamin," kata anggota dewan pertimbangan presiden itu.

Menurut dia, jika saat ini masyarakat Indonesia kembali mempermasalahkan ideologi bangsa, maka bukan hanya akan membuat kemunduran. Namun, itu juga berpotensi memecah keutuhan bangsa.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah secara resmi sudah membubarkan organisasi massa atau ormas besar yang secara terang-terangan mendeklarasikan anti-Pancasila.

"Kita tidak boleh main-main dengan kelompok atau perorangan yang anti-Pancasila," kata Tjahjo di sela kegiatan Rembuk Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Purwakarta, Senin (9/5/2016).

Namun dia tak mau menyebutkan nama ormas yang dibubarkan itu karena bukan kewenangan Kemendagri.

"Karena yang berwenang itu bukan saya, tetapi Polri dan Jaksa Agung," tutur Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Kompas TV Hina Lambang Negara, Ini Hukumannya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com