Hasyim Muzadi Minta Kelompok Anti-Pancasila Ditindak Tegas

Kompas.com - 14/05/2016, 23:10 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi, saat ditemui di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi, saat ditemui di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).
|
EditorBayu Galih

KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi meminta pemerintah untuk tegas menindak kelompok-kelompok anti-Pancasila.

"Termasuk terhadap mereka (organisasi masyarakat) yang mengklaim memperjuangkan ajaran agama tertentu," ujar Hasyim saat memberikan ceramah peringatan Isra Miraj di hadapan warga negara Indonesia, Kuala Lumpur, Sabtu (14/5/2016).

Ia mengatakan, dasar dan cita-cita kebangsaan Indonesia sudah lama disepakati oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Islam.

Misalnya seperti yang terjadi pada 1983. Ia menjelaskan, saat itu para alim ulama Nahdlatul Ulama menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Pondok Pesantren KH As’ad Syamsul Arifin-Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Jawa Timur.

Salah satu keputusan pentingnya, yakni menyepakati bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan akidah Islam.

"Nahdlatul Ulama termasuk ormas Islam yang pertama-tama menerima Pancasila, tiada lain karena NU meyakini bahwa melalui Pancasila, warga NU dapat menyebarkan Islam yang rahamatan lil’alamin," kata anggota dewan pertimbangan presiden itu.

Menurut dia, jika saat ini masyarakat Indonesia kembali mempermasalahkan ideologi bangsa, maka bukan hanya akan membuat kemunduran. Namun, itu juga berpotensi memecah keutuhan bangsa.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah secara resmi sudah membubarkan organisasi massa atau ormas besar yang secara terang-terangan mendeklarasikan anti-Pancasila.

"Kita tidak boleh main-main dengan kelompok atau perorangan yang anti-Pancasila," kata Tjahjo di sela kegiatan Rembuk Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Purwakarta, Senin (9/5/2016).

Namun dia tak mau menyebutkan nama ormas yang dibubarkan itu karena bukan kewenangan Kemendagri.

"Karena yang berwenang itu bukan saya, tetapi Polri dan Jaksa Agung," tutur Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/5/2016).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X