Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teknologi dalam Dunia Kepolisian Dinilai Minimalkan Praktik Salah Tangkap

Kompas.com - 14/05/2016, 23:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan, teknologi dalam dunia kepolisian justru meminimalkan jumlah praktik salah tangkap.

Hal itu disampaikan Bambang terkait pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti, khususnya yang mengatakan bahwa kepolisian Amerika Serikat (AS) lebih bodoh dibandingkan Polri karena andalkan teknologi.

"Di ilmu kepolisian saat ini dikenal istilah scientific investigation. Artinya, penentuan tersangka itu tak lagi sekadar berdasarkan laporan informan, tetapi juga dari analisis bukti lain, yakni sidik jari, rekaman video, rekaman suara, dan lainnya," kata Bambang saat dihubungi pada Sabtu (14/5/2016).

"Ini untuk memastikan apa benar seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Itu semua mengharuskan penggunaan teknologi tinggi," ujarnya.

Bambang menambahkan, justru kepolisian di Indonesia sudah harus menjalankan prinsip scientific investigation dalam penetapan tersangka pelaku kejahatan.

"Kepolisian di negara maju yang menggunakan teknologi tinggi untuk menjalankan prinsip scientific investigation itu nantinya bisa menghasilkan masyarakat yang beradab karena proses penanganan kejahatannya sudah scientific, dan praktik salah tangkap berkurang," ujar Bambang.

Krishna sebelumnya mengatakan, kepolisian di Amerika Serikat lebih bodoh bila dibandingkan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Sebab, polisi Amerika disebut lebih banyak menggunakan teknologi dalam penanganan kasus.

"Jadi, sebenarnya polisi Amerika itu lebih bodoh dari polisi Indonesia. Mereka mengandalkan teknologi. Indonesia tanpa teknologi bisa menangkap banyak," ujar Krishna dalam tayangan LINE CAST "Fighting crime with Krishna Murti" di akun resmi LINE Indonesia, Kamis (12/5/2016) malam.

Krishna mengatakan, potensi penangkapan para pelaku kejahatan di Amerika lebih tinggi dengan adanya sistem sidik jari yang terintegrasi dengan akun tabungan, catatan perjalanan seseorang, dan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com