Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin: PDI-P Punya Bung Karno, Golkar Punya Soeharto

Kompas.com - 11/05/2016, 14:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin memuji pola kaderisasi yang pernah dilakukan Sudharmono saat memimpin Golkar.

Saat itu, Sudharmono membentuk character desk untuk memberikan pelatihan kepada kader.

“Para elite yang kini jadi kepala daerah maupun pimpinan DPRD dari Golkar adalah hasil pelatihan model itu,” ujar Ade, melalui keterangan tertulis, Rabu (11/5/2016).

Menurut dia, pemimpin Golkar terdahulu meninggalkan sesuatu yang patut dibanggakan, termasuk Soeharto.

Ade mengatakan, Golkar tak perlu malu untuk mengakui diri dan membanggakan peninggalan Soeharto.

"PDI-P punya Bung Karno dan Bu Megawati. Golkar punya Soeharto. Kenapa tidak?" kata dia.

Kewenangan DPD

Sementara itu, jika terpilih sebagai ketua umum, Ade berjanji akan memberikan kewenangan lebih kepada dewan pimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu kewenangan yang akan diberikannya adalah menentukan calon kepala daerah.

Menurut Ade, hal ini perlu dilakukan agar DPP Golkar tidak terlalu dominan menentukan calon yang akan diusung.

"Sudah semestinya DPP Golkar mendengarkan masukan berbagai kalangan, termasuk dari DPD, untuk menentukan calon kepala daerah," kata Ade.

Ade mengatakan, nantinya DPD tingkat II atau kabupaten/kota akan mendapatkan 60 persen kewenangan dalam menentukan calon di pemilihan bupati/wali kota.

Sisanya, sebesar 20 persen menjadi kewenangan DPD I atau provinsi dan 20 persen lainnya milik DPP. 

Sementara, untuk pemilihan gubernur, 60 persen kewenangan menentukan calon menjadi milik DPD 1. Sedangkan DPP dan DPD II hanya 20 persen. 

Namun, untuk pemilu presiden menjadi kewenangan DPP.  

"Untuk tingkat pusat, tentu diserahkan ke mekanisme pasar karena kita tahu untuk pilpres, kita tak bisa sesuka kita. Kita tak boleh jago-jagoan. Hasil survei, siapa yang terbaik, tentu kita akan sesuaikan, sehingga memenangkan pertarungan. Kita ikuti maunya rakyat ke mana," kata Ade.

Ade yakin para pimpinan DPD Golkar bisa mengambil keputusan terbaik jika diberi kepercayaan.

Kompas TV Jika Tidak "Setor", akan Dicoret dan Dianggap Undur Diri?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com