JK: Presiden Marah Besar Namanya Dicatut Dukung Calon Ketum Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah mendengar kabar bahwa namanya kembali dicatut. Ia disebut mendukung salah satu calon ketua umum Partai Golkar pada musyawarah nasional luar biasa partai tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Itu Presiden sangat marah akibat dikatakan begitu. Jadi, itu sama sekali tidak benar," ujar Kalla seusai menghadiri HUT ke-49 Bulog di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Menurut Wapres, Presiden Jokowi sudah berbicara kepadanya bahwa sikap pemerintah netral dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar.

Bahkan, Kalla menuturkan, Presiden juga menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapa pun dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Alasannya, pertama, Pak Jokowi itu bukan anggota Golkar. Kedua, tidak ingin mengembalikan lagi cara Orde Baru untuk pemerintah, atau pejabat pemerintah itu mendukung seseorang, apalagi dengan cara memerintahkan aparat," kata Kalla.

(Baca: Luhut: Salah kalau Saya Suka Novanto?)

Bagi Wapres, pemerintah tidak ingin mengembalikan posisi seperti pada masa Orde Baru ketika para pejabat kerap menunjukkan sikap berpihak kepada calon pemimpin partai.

Dia pun menyatakan, aksi mencatut nama Presiden atau Wakil Presiden untuk mendukung salah satu calon ketua partai mencederai simbol negara.

"Mendukung seseorang justru mencederai Presiden dan Wakil Presiden, mengatasnamakan, menjual nama Presiden. Masa, saya dan Presiden mendukung seperti itu. Pasti tidak," ucap Wapres.

(Baca: Istana: Presiden Tak Pernah Sampaikan Dukungan untuk Calon Ketum Golkar)

Sebelumnya, politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut dirinya mendengar adanya isu bahwa salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto, mendapat dukungan dari pemerintah.

Diebut-sebut, orang yang mencatut nama Presiden Jokowi adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan.

(Baca: Politisi Golkar Sebut Ada Calon Ketum yang Dapat Dukungan "Istana")

Namun, Luhut membantah adanya dukungan pemerintah terhadap salah satu calon ketua umum Partai Golkar pada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang akan dilaksanakan pada 13-17 Mei 2016.

Luhut menekankan bahwa pemerintah bersikap netral, dan dukungan yang diberikan pun ditujukan terhadap penyelenggaraan munaslub.

"Saya tidak pernah mengumpulkan DPD Golkar. Memang ada beberapa DPD yang datang ke saya menanyakan bagaimana sikap pemerintah. Ya sikap pemerintah jelas, kami dukung penyelenggaraan munaslub di Bali," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).