Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Etik Pantau Turnamen Golf Golkar di Sentul, Apa Hasilnya?

Kompas.com - 09/05/2016, 08:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar turut memantau acara turnamen golf Golkar di Sentul, Minggu (8/5/2016).

Pemantauan dilakukan karena ajang tersebut berpotensi menjadi sarana salah satu bakal calon ketua umum untuk memengaruhi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I yang menjadi peserta turnamen golf.

"Kami kirim orang untuk melihat dan mengecek langsung ke sana," kata Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad, saat dihubungi, Senin (9/5/2016).

Hasilnya, Komite Etik belum melihat ada pelanggaran atau politik uang dalam turnamen golf itu.

Menurut Fadel, turnamen itu diadakan oleh Ketua DPD I sebagai ajang silaturahim.

Dia membantah informasi bahwa turnamen golf itu difasilitasi oleh salah satu bakal calon ketua umum.

"Setya Novanto enggak datang, dia ke Medan, itu hanya diadakan Ketua DPD I," kata Fadel.

Fadel menambahkan, turnamen dengan hadiah mobil mewah merupakan hal yang biasa dan bukan hanya menjelang pelaksanaan Munaslub.

Menurut dia, hadiah empat mobil mewah juga hal yang wajar.

"Itu kan diasuransi, pertandingan biasa bikin begitu itu asuransi yang ngasih. Tapi enggak ada yang terima hadiahnya," ujar Fadel.

Seperti diberitakan Kompas TV, acara bertajuk "Turnamen Golf Bersama Golkar" tersebut dihadiri elit partai dan sejumlah anggota DPD 1 alias mereka yang berpotensi menggerakan anggota-anggota lain untuk memberikan sura pada salah satu calon saat pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Mubaslub) 15 Mei mendatang.

Empat mobil mewah menjadi hadiah bagi pemenang turnamen tersebut.

Salah satu kandidat ketua umum, Setya Novanto ditengarai salah satu yang memberikan hadiah.

"Turnamen ini sebagai ajang untuk menyatukan kader dan masyarakat umum yang mau bergabung," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Oktaviano seperti dikutip Kompas TV, Minggu.

Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, tak menutup kemungkinan kegiatan tersebut dapat dilaporkan ke komite etik jika motifnya memang bertujuan untuk mendulang suara saat Munaslub.

"Karena per tanggal setelah ditetapkannya sebagai calon, aturan yang dibuat SC (Steering Committee) tidak boleh ada calon yang berinteraksi langsung dengan pemilik suara," ujarnya.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, jika Partai Golkar ingin disenangi dan merebut hati rakyat maka harus berempati dengan kesulitan masyarakat.

Ia menambahkan, kegiatan semacam itu tak perlu dilakukan.

"Jangan yang mengesankan nuansa-nuansa yang hedonis. Karena masyarakat sudah capek," ucap Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com