Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Muda Golkar Desak Pengembalian Setoran Rp 1 Miliar dari Semua Caketum

Kompas.com - 08/05/2016, 18:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh Poros Muda Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, dirinya sejak awal menolak setoran Rp 1 miliar yang dibebankan kepada setiap calon ketua umum.

Ia mensyukuri, pada akhirnya panitia pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar meloloskan dua kandidat meski mereka tak menyetor uang sebesar Rp 1 miliar.

Namun, Doli menilai, seharusnya dengan situasi ini maka setoran yang telah diberikan enam kandidat lainnya juga dikembalikan.

"Menurut saya itu jadi polemik baru. Masa enam orang bayar, dua lagi tidak bayar," kata Doli di sela peluncuran bukunya yang bertajuk Mengembalikan Golkar ke Hati Rakyat di Jakarta, Minggu (8/5/2016).

Menurutnya, demi keadilan maka seluruh uang yang sudah disetorkan dikembalikan lagi kepada para kandidat. Kemudian, panitia mengumumkan kepada kader, termasuk para kandidat, kesempatan untuk memberi sumbangan yang besarannya tak ditentukan.

Sejak awal, Doli menolak adanya iuran wajib tersebut arena dianggap tak sesuai dengan tujuan mengadakan munaslub partai yang berkualitas.

Ia menyebutkan, ada empat indikator Munaslub yang berkualitas, yaitu demokratis, rekonsiliatif, berkeadilan, dan bersih. Bersih, menurutnya, dapat pula diartikan sebagai bebas dari praktik politik uang.

"Kalau orang yang jadi ketum harus bayar, ini akan menguatkan budaya kapitalisme," tuturnya.

Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo dinyatakan lolos tahap verifikasi meski tak menyetor Rp 1 miliar.

Menurut Ketua Panitia Pengarah Munaslub Nurdin Halid, panitia telah mengubah iuran Rp 1 miliar sebelumnya menjadi iuran sukarela.

Nurdin mengatakan, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol telah diatur mengenai sumbangan tidak mengikat.

Hal itu menjadi salah satu pertimbangan panitia pemilih untuk mengubah klausul sumbangan wajib Rp 1 miliar.

Dengan diubahnya klausul tersebut, maka dua bakal calon yang sebelumnya belum dinyatakan lolos dianggap telah memenuhi semua syarat yang ditentukan komite pemilihan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com