Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis Indonesia Capai Peringkat 40 pada 2017

Kompas.com - 07/05/2016, 18:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia mencapai peringkat 40 dalam kemudahan berbisnis, atau Ease of Doing Business (EoDB) pada 2017.

"Saya minta ke Menko Perekonomian, target saya setahun setelah ini adalah ranking 40," ujar Jokowi dalam pidato penutupan Indonesia Investment Week 2016, di JI Expo, Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

Menurut Jokowi, peringkat Indonesia tahun 2015 yang berada pada angka 109 sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Terlebih lagi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang masing-masing menempati peringkat 1 dan 18 EoDB.

Jokowi mengatakan, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan keberanian dalam melakukan terobosan.

Salah satunya, dengan menghapus ribuan regulasi dan aturan bermasalah yang menghambat segala proses investasi.

Jokowi menyatakan bahwa ia telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk segera menghapus regulasi di daerah yang dinilai menghambat investasi.

Pada Juli 2016 mendatang, diperkirakan pemerintah akan menghapus sekitar 3.000 regulasi di daerah.

(Baca : Pemerintah Akan Hapus 3.000 Aturan yang Memperlambat Investasi di Daerah)

 

"Kalau saya beri target 40, meleset jadi 60 sudah sangat bagus, tapi saya tidak mau ditawar. Sehingga, kalau ada Perda bermasalah, Pak Mendagri tidak perlu mengkaji lagi, langsung hapus," kata Jokowi.

Kompas TV Jokowi: Pangkas Regulasi yang Menghambat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com