KPK Cegah Petinggi Paramount Enterprise ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Chairman Paramount Enterprise Eddy Sindoro agar tidak bepergian ke luar negeri.

Mantan petinggi Lippo Group tersebut akan dimintai keterangan seputar penyidikan KPK terkait kasus dugaan suap panitera Pengadilan Jakarta Pusat.

"KPK telah mengirimkan surat permohonan cekal atas nama Eddy Sindoro, per 28 April 2016, untuk 6 bulan ke depan," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Menurut Yuyuk, penyidik KPK menemukan indikasi dugaan keterlibatan Eddy dalam kasus dugaan suap panitera PN Jakpus yang tengah disidik KPK.

Rencananya, Eddy akan segera diperiksa oleh penyidik.

Menurut Yuyuk, KPK belum bisa memastikan apakah Eddy yang pernah beberapa kali menjadi pimpinan di perusahaan di bawah Lippo Group tersebut berlaku sebagai pemberi uang suap kepada panitera PN Jakpus.

"Yang pasti akan dimintai keterangan terkait kasusnya, bagaimana keterlibatan dia," kata Yuyuk.

Sebelumnya, KPK menangkap tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan seorang pekerja swasta bernama Doddy Arianto Supeno.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi dan penerima suap.

Uang sebesar Rp 50 juta yang disita dalam operasi tangkap tangan tersebut diduga terkait pengajuan peninjauan kembali (PK), dua perusahaan swasta yang sedang berperkara di PN Jakarta Pusat.

Seusai operasi tangkap tangan, KPK melakukan penggeledahan di empat tempat. Salah satu lokasi yang digeledah yakni, Kantor PT Paramount Enterprise International di Gading Serpong, Tangerang.