Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siang Ini, YPKP Akan Serahkan Data 122 Kuburan Massal Korban 1965 ke Luhut

Kompas.com - 02/05/2016, 06:54 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung akan menyerahkan data mengenai jumlah kuburan massal korban tragedi 1965 ke Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan pada Senin siang (2/5/2016) pukul 14.00 WIB di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

"Senin siang saya dan beberapa korban '65 akan menyerahkan data jumlah kuburan massal ke Menko Polhukam. Nanti saya juga akan jelaskan soal detail datanya ke teman-teman wartawan," ujar Bejo saat dihubungi Kompas.com, Minggu malam, (1/5/2016).

Bejo mengatakan, data yang akan diserahkan tersebut berisi informasi mengenai lokasi 122 kuburan massal yang terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Dia pun menuturkan bahwa jumlah tersebut hanya 10 persen dari keseluruhan data yang dimiliki oleh YPKP 65.

(Baca: Komnas HAM dan Kejagung Dituding Sembunyikan Data Kuburan Massal Korban 1965)

"Data yang akan diserahkan ada 122 kuburan massal, tersebar di pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Ini baru 10 persennya saja. Data lebih lengkap sedang disiapkan oleh anggota YPKP yang lain," kata Bejo.

Rencananya, selain Bejo akan hadir pula perwakilan korban 1965 dan International People's Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia (IPT 1965).

(Baca: Kontras Temukan 16 Lokasi Kuburan Massal Korban 1965)

Sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa peluang negara meminta maaf akan selalu terbuka apabila ada pengungkapan fakta-fakta yang menyebutkan terjadinya pembunuhan massal pasca peristiwa G 30 S 1965, misalnya dengan menunjukkan data-data mengenai kuburan massal yang ada di seluruh Indonesia.

"Jangan salah persepsi. Kami sedang mencari fakta dari simposium nasional kemarin. Tidak benar bahwa kami tidak mungkin minta maaf. Negara akan minta maaf kalau ada kuburan massal yang bisa diidentifikasi dengan jelas," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2016).

Pernyataan itu pun disambut baik oleh Bejo Untung. Kepada Kompas.com, dia mengatakan siap untuk menunjukkan data-data mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 yang telah dikumpulkan dari seluruh daerah di Indonesia.

(Baca: Soal Peristiwa 1965, Sintong Tantang Buktikan jika Korban di Jateng 100.000 Orang)

Sejak tahun 2000-an YPKP 1965 telah melakukan serangkaian investigasi guna mengungkap dan mendokumentasikan lokasi eksekusi tahanan politik pada tahun 1965.

Dengan bantuan dari anggota cabang YPKP 1965 yang ada di daerah, Bejo bersama tim-nya melakukan penelitian lapangan, wawancara mendalam kepada warga masyarakat sekitar lokasi, bahkan sempat melakukan penggalian.

Hingga saat ini, kata Bejo, YPKP 1965 masih menyimpan dengan rapi hasil penelitian tersebut dan bisa digunakan apabila Pemerintah memerlukannya.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com