Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang "May Day", Polri Imbau Buruh Tidak Anarkistis

Kompas.com - 28/04/2016, 22:08 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar mengimbau para buruh untuk melakukan aksi dengan tertib saat hari buruh pada 1 Mei 2016 mendatang.

Boy mengatakan, sedianya aksi dilakukan di daerah masing-masing, tidak tersentral di Jakarta saja.

"Dilarang melakukan aksi sweeping yang sifatnya pemaksaan. Tidak boleh anarkistis seperti perusakan pagar," ujar Boy di Jakarta, Kamis (28/4/2016).

"Itu dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang," kata dia.

Boy mengatakan, aksi yang dilakukan hendaknya berupa aksi damai. Para buruh diminta tidak memaksakan kehendak pada buruh lain yang tidak mau melakukan unjuk rasa.

Dalam pelaksanaan aksi hari buruh sebelumnya, sering ditemukan aksi yang merugikan masyarakat seperti pemblokiran jalan. Ia berharap hal ini tidak terjadi lagi ke depan.

"Jadi, laksanakan dengan tertib di tempat masing-masing. Andaikan ada kegiatan yang sifatnya menuju satu tempat, agar dilaksanakan sebaik-baiknya," kata Boy.

Untuk mengantisipasi hari buruh nanti, kepolisian telah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti Dinas Tenaga Kerja, Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesua, dan pemerintah daerah agar kegiatan diisi dengan hal positif.

Polri memastikan agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan gejolak dan kerugian di masyarakat.

"Aparat kepolisian akan melibatkan unsur tni, satpol PP, dan koordinator lapangan untuk sama sama memantau. Korlap yang ada diharapkan dapat mengendalikan, memastikan aktivitas berjalan tertib sesuai tujuan," kata Boy.

"Jadi tidak ada agenda yang merugikan masyarakat, misalnya sengaja memprovokasi buruh, menghentikan kegiatan produksi, melarang pabrik beroperasi, itu perbuatan yang melanggar hukum," lanjut dia.

Kompas TV Buruh Tuntut Pencabutan PP Nomor 78
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com