Kompas.com - 28/04/2016, 05:20 WIB
EditorSandro Gatra

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

Keinginan panitia pengarah dan panitia pelaksana agar pemilihan ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar berlangsung tanpa politik uang tampaknya hanyalah impian belaka.

Ketika mereka sedang mempersiapkan aturan main untuk meniadakan permainan politik uang itu, paling tidak sudah ada lima dari tujuh bakal calon ketua umum yang sudah melakukan safari keliling ke daerah untuk mendapatkan dukungan dari DPD-DPD I dan II Partai Golkar.

Pada kegiatan safari itulah tawar- menawar dukungan politik mulai terjadi. Pembicaraan yang biasanya terjadi, antara lain, "Si A kasih berapa?" atau "Anda dapat berapa dari si B?" dilanjutkan dengan kalimat, "nih saya kasih sekian ya, jangan lupa beri dukungan ke saya."

Politik uang sudah menjadi The name of the game dalam setiap pemilihan ketua umum Partai Golkar di era reformasi, khususnya sejak pertarungan head-to-head antara Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla pada Munas Bali 2004 dan antara Aburizal Bakrie vs Surya Paloh pada Munas Riau 2009.

Bahkan, pada Munas Riau angkanya amat fantastis, secara kumulatif mencapai lebih dari Rp 1 triliun!

Jika informasi yang penulis terima dari teman-teman di Partai Golkar itu benar, sudah pasti uang sebesar itu tidak seluruhnya berasal dari kocek dua kandidat yang bertarung tersebut.

Dengan kata lain, pasti ada satu atau banyak orang yang "menyumbang" para kandidat itu, yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut "cukong", "pengijon", atau agak lembut disebut "tangan-tangan yang tak tampak" (the invisible hands).

Cukong yang saya maksud tidak mengandung konotasi etnik atau ras karena bisa saja dia keturunan Tionghoa, Melayu, atau Arab.

Tak ada makan siang gratis

Seperti layaknya pengijon yang membantu para petani atau peladang yang membutuhkan dana, dalam politik bantuan para cukong kepada para bakal calon ketua umum Partai Golkar itu tentunya tidaklah gratis alias no free lunch.

Para cukong tentunya meminta imbalan balik yang lebih besar lagi dari para politisi yang mendapatkan bantuan itu. Bisnis politik kotor ini dalam terminologi politik dikenal dengan sebutan bribe and kickbacks.

Posisi ketua umum Partai Golkar amatlah strategis karena Golkar adalah kekuatan kedua terbesar di Indonesia setelah PDI Perjuangan (PDI-P).

Namun, kecanggihan bermanuver politik Partai Golkar tetap lebih baik dibandingkan PDI-P atau partai-partai lain.

Ketua umum Partai Golkar bisa mengerahkan jajaran partainya dari yang ada di eksekutif, legislatif, dan bahkan pengawasan keuangan negara, dari pusat sampai ke daerah. Bahkan, politisi Golkar juga bisa memiliki pengaruh yang besar di lembaga yudikatif.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Nasional
Keluarga Ungkap Penyakit Tjahjo Kumolo, Dirawat 13 Hari di 3 Rumah Sakit

Keluarga Ungkap Penyakit Tjahjo Kumolo, Dirawat 13 Hari di 3 Rumah Sakit

Nasional
Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Abu Dhabi, Lakukan Pertukaran Sejumlah Dokumen Kerja Sama

Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Abu Dhabi, Lakukan Pertukaran Sejumlah Dokumen Kerja Sama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.