Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman: Pengadilan Negeri Paling Banyak Dilaporkan

Kompas.com - 27/04/2016, 13:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyampaikan data laporan pengaduan masyarakat yang dilakukan sepanjang 2015 dan 2016 terkait pelayanan administrasi peradilan.

Hingga 31 Maret 2016, tercatat sebanyak 2.195 aduan diterima Ombudsman RI. Sebanyak 105 diantaranya berkaitan dengan lembaga peradilan.

Adapun pada 2014, tercatat sejumlah 255 aduan dan 262 aduan pada 2015.

"Cara melapor paling banyak adalah datang langsung, dengan 49,8 persen," ujar Pimpinan Ombudsman RI, Ninik Rahayu di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).

Ninik menambahkan, klasifikasi pelapor terbanyak masih dipegang oleh individual, yaitu sebanyak 62,9 persen atau 66 pelapor.

Angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 65,6 persen atau 172 pelapor. Sedangkan pada 2014, sejumlah 68,8 persen atau 176 pelapor.

Pelapor terbanyak berikutnya adalah kuasa hukum dengan 19 persen atau 20 pelapor. Angka ini juga menurun dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 12,6 persen atau 33 pelapor pada 2015 dan 10,5 persen atau 27 pelapor pada 2014.

Pengadilan negeri menjadi instansi peradilan yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman RI selama tiga tahun terakhir, yaitu dengan 394 pelapor.

Adapun untuk 2016, hingga 31 Maret, terdapat sebanyak 68 pelapor.

Aduan terbanyak kedua adalah Mahkamah Agung dengan 123 pelapor. Selanjutnya, pengadilan agama dengan 44 pelapor.

"Kalau dilihat per tahunnya, ada konsistensi dari tahun ke tahun. Bahwa yang terbanyak maladministrasi yang banyak dikeluhkan masyarakat itu di pengadilan negeri," kata Ninik.

Ia menambahkan, yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan, yaitu sebanyak 21,2 persen.

Sedangkan dugaan maladministrasi yang paling banyak dikeluhkan adalah penundaan berlarut (perkara tak kunjung naik ke persidangan), yaitu sebanyak 215 pelapor.

Kemudian, tidak kompeten dalam melakanakan kinerja dalam sistem peradilan sebanyak 117 pelapor dan penyimpangan prosedur sebanyak 115 pelapor.

"Ini konsisten juga angkanya dari tahun ke tahun," ucap Ninik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com