Kompas.com - 26/04/2016, 13:33 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung mengaku pernah menemukan tulang belulang dari 21 jenazah korban Tragedi 1965 saat melakukan penggalian kuburan massal di daerah Wonosobo sekitar tahun 2000.

Upaya tersebut, menurut Bejo, dibantu oleh anggota-anggota cabang YPKP yang ada di daerah.

Rata-rata mereka merupakan bekas tahanan politik di Pulau Buru dan Nusakambangan.

"Dalam penggalian, ditemukan tulang belulang dari 21 mayat yang terkubur. Tulang belulang itu kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak," ujar Bejo saat dihubungi, Selasa (26/4/2016).

Bejo menuturkan, Pulau Jawa diindikasi memiliki titik lokasi kuburan massal paling banyak. Menurut perkiraan Bejo, jumlah kuburan massal mencapai puluhan titik.

Bahkan, jika ditelusuri lebih lanjut, kata dia, tidak menutup kemungkinan, jumlahnya mencapai ratusan.

Dia menjelaskan bahwa sejak tahun 2000-an, YPKP 1965 telah melakukan serangkaian investigasi guna mengungkap dan mendokumentasikan lokasi eksekusi tahanan politik pada tahun 1965.

Dengan bantuan dari anggota cabang YPKP 1965 yang ada di daerah, Bejo bersama tim-nya melakukan penelitian lapangan, wawancara mendalam kepada warga masyarakat sekitar lokasi, bahkan sempat melakukan penggalian.

Namun, setelah penemuan di Wonosobo tersebut, YPKP mengaku kesulitan untuk melakukan penggalian selanjutnya.

"Kami tidak mendapatkan izin dan dilarang oleh pemerintah setempat," tuturnya.

Bejo menambahkan, saat melakukan penelitian di Pati, Jawa Tengah, dia menemukan 7 lokasi kuburan massal. Tiga di antaranya memiliki lubang yang masih menganga. Diperkirakan, ada 50 orang yang pernah dieksekusi di situ.

Ia mengatakan, pada tahun 2012, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kabul Supriyadi, pernah datang meninjau lokasi dan melihat langsung kuburan massal tersebut.

YPKP juga berhasil menemui seorang warga yang mengaku pernah ikut menggali kuburan massal itu.

Temuan YPKP di Pati sekaligus menjadi bantahan dari keterangan Sintong Pandjaitan pada Simposium Nasional Tragedi 1965 yang mengatakan bahwa tidak pernah terjadi pembunuhan di Pati.

"Jadi, tidak benar itu yang dikatakan oleh Sintong," kata Bejo.

Bejo menuturkan, salah satu lokasi kuburan massal terbesar di Pati adalah Hutan Pekainan (PKI-nan).

Dinamakan seperti itu oleh warga sekitar karena pernah terjadi pembantaian besar-besaran terhadap anggota PKI pada tahun 1960-an.

Menurut kesaksian warga sekitar, kata Bejo, setiap malam, ratusan orang dibawa ke tengah hutan kemudian dibunuh.

Berdasarkan penelitian YPKP tahun 2008, jumlah korban diperkirakan mencapai 200 orang.

Selanjutnya, di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kota Sonolayu, terdapat tempat pemakaman umum tengah kota yang pada sisi pinggirnya merupakan kuburan massal berisi 100-200 jenazah tidak dikenal.

Warga sekitar mengatakan kepada Bejo, sekitar tahun 1965, sebuah lubang besar pernah dibuat. Banyak tahanan politik yang diseret, dipukul, dan dieksekusi, kemudian dikuburkan di situ tanpa nisan.

"Itu menurut pengakuan warga sekitar dan juru kunci pemakaman," ungkapnya.

Menurut Bejo, tempat tersebut juga menjadi lokasi eksekusi Bupati Boyolali Suwali dan anggota DPRD, Siswowitono, pada tahun 1965.

Pemerintah cari kuburan massal

Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965.

(Baca: Jokowi Perintahkan Luhut Cari Kuburan Massal Korban 1965)

Kuburan massal itu, kata Luhut, untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI pasca-tahun 1965.

"Presiden tadi memberi tahu, disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya," ujar Luhut seusai bertemu Presiden di Istana, Jakarta, Senin (25/4/2016).

"Selama ini, berpuluh-puluh tahun, kita selalu dicekoki bahwa ada sekian ratus ribu orang yang mati. Padahal, sampai hari ini belum pernah kita temukan satu kuburan massal," lanjut dia.

Luhut mengatakan bahwa negara tidak tertutup kemungkinan akan meminta maaf terkait kasus Tragedi 1965.

(Baca: Luhut: Negara Akan Minta Maaf jika Kuburan Massal Korban 1965 Bisa Diidentifikasi)

Luhut menjelaskan, peluang negara meminta maaf akan selalu terbuka apabila ada pengungkapan fakta-fakta terjadinya pembunuhan massal pascaperistiwa G-30-S 1965.

Fakta-fakta itu, misalnya, dengan menunjukkan data mengenai kuburan massal.

Ia menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah belum menerima data ataupun bukti sah yang bisa menunjukkan adanya peristiwa pembunuhan massal. (Baca: Soal Peristiwa 1965, Sintong Tantang Buktikan jika Korban di Jateng 100.000 Orang)

Data yang ada hanya menunjukkan fakta mengenai peristiwa pembunuhan enam jenderal TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, kata Luhut, pemerintah tidak tahu harus meminta maaf kepada siapa.

"Sampai hari ini tidak ada data mengenai kuburan massal. Kepada siapa pemerintah akan minta maaf? Yang jelas, sudah ada enam jenderal TNI yang dibunuh. Itu sudah jelas. Yang lain kan belum ada," kata Luhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

Nasional
Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Nasional
KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

Nasional
Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Nasional
Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Nasional
Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Nasional
Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

Nasional
Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Nasional
Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Nasional
FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

Nasional
Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Nasional
Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Nasional
Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.