Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Lokasi Pembunuhan Massal Tragedi 1965 di Sumatera

Kompas.com - 26/04/2016, 11:40 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bejo Untung mengatakan bahwa dirinya memiliki data valid mengenai lokasi kuburan massal korban kekerasan Tragedi 1965.

Berdasarkan data yang berhasil dia himpun, terungkap adanya peristiwa pembunuhan hampir di seluruh Indonesia terhadap tahanan politik PKI ataupun orang-orang yang dituduh memiliki paham komunis.

"Kami punya data valid mengenai lokasi kuburan massal 1965 dari semua daerah di Indonesia," ujar Bejo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/4/2016).

"Data tersebut diteliti oleh teman-teman bekas tahanan politik yang tinggal di daerah," kata dia.

Menurut Bejo, ada tiga pulau yang diidentifikasi terdapat titik kuburan massal terbesar, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Di Pulau Sumatera, kuburan massal telah teridentifikasi di beberapa titik, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Padang Pariaman, Solok, Riau, dan Palembang.

Adapun yang terbesar di antaranya terdapat di Sumatera Utara dan Palembang.

"Dari hasil wawancara dan penelitian di lapangan, diperkirakan korban mencapai angka puluhan hingga ratusan," kata Bejo.

Bejo menuturkan, di daerah Sumatera Utara terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Ular, yang pernah dijadikan lokasi pembantaian tahanan politik ataupun warga yang dituduh anggota PKI.

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 berhasil mendokumentasikan wawancara dengan pelaku dari warga masyarakat biasa yang mengakui adanya peristiwa pembantaian di sungai tersebut.

Salah satu pelaku, kata Bejo, ketika diwawacarai, mengaku ditakuti dan dipaksa oleh militer untuk menjadi algojo.

Sementara itu, Pulau Kemarau, Palembang, tercatat pernah menjadi kamp konsentrasi tapol PKI.

Orang-orang yang berhasil ditahan oleh aparat keamanan mengalami penyiksaan selama masa penahanan sebelum akhirnya dibunuh dan dihanyutkan ke laut.

"Ada juga yang ditenggelamkan hidup-hidup ke laut dengan cara diikatkan dengan pemberat, seperti besi," tutur Bejo.

Lebih lanjut, Bejo menjelaskan, sejak tahun 2000-an, YPKP 1965 telah melakukan serangkaian investigasi guna mengungkap dan mendokumentasikan lokasi eksekusi tahanan politik pada tahun 1965.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com