Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/04/2016, 18:11 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menolak usulan Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk membentuk panitia khusus terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bambang Soesatyo menilai usulan tersebut terlalu berlebihan.

"Enggak lah. Masih terlalu jauh. Karena masih ada pengawasan di Komisi III DPR," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Bambang meyakini bahwa Panja Penegakan Hukum yang dibentuk Komisi III DPR sudah cukup efektif untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

Panja sebelumnya sudah berkunjung ke BPK untuk meminta hasil audit terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras itu.

Setelah ini, lanjut Bambang, Komisi III akan memanggil mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurahman Ruki pada Selasa (26/4/2016). Sebab, KPK periode lalu lah yang meminta BPK untuk melakukan audit itu.

"Kami ingin tanya apa dasar Pak Ruki atau KPK meminta audit?" ucap Bambang.

Setelah itu, pada Rabu besoknya, Panja Komisi III akan memanggil pimpinan KPK saat ini untuk menanyakan kemajuan kasus RS Sumber Waras sekaligus mengkroscek keterangan dari Ruki.

"Kenapa temuan BPK yang diminta pimpinan KPK periode lalu belum ditindaklanjuti?" ucap Bambang.

KPK saat ini terus menyelidiki ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Penyelidik KPK masih melakukan investigasi terhadap hasil audit BPK.

(Baca: KPK Akan Umumkan Hasil Penyelidikan soal Kasus Sumber Waras)

Salah satunya, KPK membandingkan hasil audit tersebut dengan keterangan yang diberikan  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebelumnya, Ahok sudah dimintai keterangan selama 12 jam terkait masalah itu. BPK menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar. (Baca: Mendagri Tegur Ahok yang Sebut BPK "Ngaco")

Sebaliknya, Ahok menganggap tidak ada pelanggaran. Ahok merasa senang KPK mengusut masalah lahan Sumber Waras.

Kompas TV Ahok "Ogah" Tanggapi Revisi BPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.