Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga Bulan Keempat di 2016, Eksekusi Mati Tahap III Belum Matang

Kompas.com - 15/04/2016, 09:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebelumnya memastikan bahwa eksekusi mati tahap ketiga akan dilakukan awal tahun 2016.

Namun, hingga bulan keempat, rencana eksekusi mati pun belum dimatangkan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Amir Yanto memastikan eksekusi mati tidak berhenti. Hanya saja, waktu dan tempatnya belum ditentukan.

"Sampai sekarang belum ditetapkan pelaksanaan hukuman mati, baik waktunya maupun siapa saja terpidana yang akan dieksekusi," ujar Amir saat ditemui di ruangannya, Kamis (14/4/2016).

Rentang waktu antara eksekusi tahap tiga dengan dua eksekusi sebelumnya terbilang jauh. Eksekusi tahap pertama dilakukan pada 18 Januari 2015 dan tahap kedua pada 29 April 2015.

Amir mengatakan, mengeksekusi mati manusia tidak semudah apa yang dibayangkan.

"Hukuman mati kan berkiatan dengan hilangnya nyawa seseorang. Harus dilaksanakan dengan hati-hati, jangan sampai melanggar HAM," kata Amir.

Selain itu, persiapan pelaksanaan eksekusi juga harus matang. Diakui Amir persiapannya tersebut sangat kompleks, terlebih lagi banyak warga negara asing yang menjadi terpidana mati.

Kejaksaan Agung harus berkoordinasi juga dengan negara asal terpidana tersebut. Belum lagi soal hak-hak terpidana untuk melakukan perlawanan secara hukum.

"Masalah orang dihukum mati banyak hak-hak lain kan, soal grasi, peninjauan kembali, kemudian masalah kesehatan. Blm lagi sarana prasarananya," kata Amir.

Berdasarkan data Kejaksaan Agung hingga awal 2015, diketahui secara total terdapat 64 napi narkotika yang divonis dengan hukuman mati.

Enam di antaranya sudah dieksekusi pada gelombang pertama, 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua, 29 April 2015, delapan terpidana mati juga dieksekusi.

Kompas TV Hukuman Mati Menanti Pembunuh Bocah SD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com