Indriyanto: Jika Uang yang Disita KPK Bukan Suap, Kejati Jabar Harus Beri Bukti

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji, mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus menyerahkan bukti setoran cicilan uang pengganti bila Kejati berkeras bahwa uang yang disita oleh KPK di ruangan jaksa penuntut umum Deviyanti Rochaeni bukan merupakan uang suap.

Indriyanto menuturkan, uang pengganti dari seorang terpidana memang diserahkan kepada jaksa sebagai eksekutor. Uang itu kemudian disetor ke kas negara. Bukti setor inilah yang penting untuk ditunjukkan kepada KPK.

"Kejati harus menyerahkan bukti setoran cicilan uang pengganti untuk meng-clear-kan masalah ini," ujar Indriyanto saat dihubungi, Kamis (14/4/2016).

Selain itu, cara lain yang bisa ditempuh untuk menelusuri kebenaran asal-usul uang tersebut adalah dengan mencocokan jumlah uang dengan bunyi-bunyi diktum putusan pengadilan mengenai besarnya uang pengganti.

(Baca: Ini Kronologi Penangkapan Jaksa dan Bupati Subang oleh KPK)

"Dan tentunya ini juga bisa dicocokan dengan bunyi diktum putusan pengadilan mengenai besarnya uang pengganti," ungkap dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi turut menyita uang sebesar Rp 528 juta di ruangan Deviyanti Rochaeni, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, saat melakukan tangkap tangan.

Kejati Jabar menganggap uang tersebut bukan suap, melainkan cicilan penggantian kerugian negara oleh terdakwa Jajang Abdul Kholik.

"Yang ditemukan KPK di ruang inisial DR itu adalah bagian dari uang pengganti secara keseluruhan," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Remon Ali saat dihubungi, Rabu (13/4/2015) malam.

(Baca: Kejati Jabar Sebut Uang yang Disita KPK Bukan Barang Bukti Suap)

Remon mengatakan, total kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi anggaran BPJS di Subang sekitar Rp 4,7 miliar.

Diakui Remon, saat ini pihak Jajang salam proses pengembalian kerugian negara secara bertahap. Itu termasuk Rp 528 juta yang ditemukan KPK di ruangan Deviyanti.

Ia menganggap bahwa kemungkinan jaksa tidak mengetahui asal usul uang yang diberi kepadanya sehingga dianggap uang suap.

"Mengenai uang itu tadi mungkin jaksanya tidak tahu mengenai sumber itu. Yang jelas, uang itu sudah disetorkan oleh terdakwa ke jaksa," kata Remon.

(Baca: Ditangkap KPK, Bupati Subang Minta Maaf)

Remon mengatakan, dari Rp 4,7 miliar kewajiban uang pengganti, Jajang selaku terdakwa telah mengembalikan uang sekira Rp 900 juta. Saat ini, jaksa masih memegang kurang dari Rp 400 juta karena sisanya disita KPK karena diduga sebagai uang suap.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kejati Jabar Feri Wibisono mengaku tidak tahu asal uang yang disetorkan pihak Jajang selaku terdakwa kepada jaksa. Yang ia ketahui, uang tersebut memang untuk mencicil penembalian kerugian negara.

"Mereka melakukan penyicilan. Jumlahnya saya tidak tahu persis," kata Feri.

Terkait uang yang disita itu, Kejati Jabar akan berkoordinaai lebih jauh dengan KPK. Feri akan melampirkan bukti tanda cicilan penggantian kerugian negara dan mencocokkan data yang mereka miliki sehingga terbuka jelas apakah uang tersebut bagian dari suap atau bukan.

"Terkait dengan uang barang bukti, terkait dengan masalah cicilan uang pengganti, saya rasa juga akan komunikasikan. Saya pikir akan dikembalikan," kata Feri.