Kompas.com - 12/04/2016, 10:41 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Jenderal Badrodin Haiti menanggapi soal perbedaan penyebab kematian Siyono versi visum Polri dengan otopsi Muhammadiyah.

Meski masih berpegang pada hasil visum awal, Badrodin menghargai adanya perbadaan hasil tersebut.

"Kalau toh dalam pelaksanaan upaya pemberantasan teroriame ada hal yang dianggap janggal, dicurigai ada kekeliruan, saya siap untuk bisa dikoreksi," ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Hasil visum Polri menunjukkan bahwa Siyono meninggal karena pendarahan di kepala bagian belakang akibat benturan benda tumpul.

Sementara menurut hasil otopsi Muhammadiyah, Siyono meninggal akibat patahnya tulang dada yang menekan ke arah jantung.

Badrodin mengatakan, di Polri sudah ada mekanisme tertentu untuk melihat hasil pemeriksaan mana yang tepat.

Saat ini, kata Badrodin, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri masih melakukan pendalaman terkait kematian Siyono, apakah melanggar etik atau juga pidana.

"Apakah nanti itu cocok apa tidak temuan dari hasil otopsi dengan proses yang dilakukan Propam ini," kata dia.

Meski begitu, Badrodin menghargai hasil otopsi oleh Muhammadiyah. Sampai sekarang pun Propam belum mengumumkan resmi soal hasil pemeriksaan terhadap anggora Densus 88 yang mengawal Siyono.

(Baca: Soal Hasil Otopsi Siyono, Ini Komentar Kapolri)

"Tentu nanti silakan, kalau ada pelanggaran tentu bisa disidangkan kalau itu pelanggaran kode etik atau disiplin. Tapi kalau itu pelanggaran pidana, silakan diproses hukum," kata Badrodin.

Badrodin pun tak mempermasalahkan jika Muhammadiyah membawa hasil otopsi Siyono ke DPR RI. Menurut dia, memang tugas DPR untuk mengawasi kinerja Polri.

PP Muhammadiyah bersama tim forensik dan Komnas HAM menyebut kematian Siyono yang diakibatkan benda tumpul yang dibenturkan ke bagian rongga dada.

Lima ruas tulang iga bagian kiri patah ke dalam. Sementara satu tulang iga bagian kanan patah ke luar.

Tulang dada Siyono juga dalam kondisi patah dan ke arah jantung. Luka itu yang menyebabkan kematian fatal.

(Baca: Hasil Otopsi Siyono, Patah Tulang Iga hingga Luka di Kepala)

Tim forensik Komnas HAM juga menemukan adanya pendarahan di bagian kepala, namun dianggap bukan sebagai penyebab kematian.

Dari seluruh rangkaian hasil otopsi pun tidak terdapat adanya perlawanan berdasarkan luka-luka yang diteliti. (Baca: Kontroversi Hasil Otopsi dan Misteri Kematian Siyono...)

Kompas TV Tim Forensik Buka Hasil Otopsi Siyono
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.