Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Tak Mudah Bebaskan 10 WNI yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf

Kompas.com - 11/04/2016, 17:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

PADANG, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah Indonesia masih mengupayakan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera.

Menurut Zulkifli, upaya penyelamatan itu bukanlah suatu hal yang mudah.

"Tentu kan tidak mudah. Santoso saja bertahun-tahun," ujar Zulkifli di Hotel Bumi Minang, Padang, Senin (11/4/2016).

Santoso yang dimaksud yaitu pimpinan kelompok teroris asal Poso. Kelompok tersebut saat ini masih menjadi incaran tim operasi Tinombala.

Zulkifli mengatakan, sama seperti Santoso, pembebasan 10 WNI juga butuh pendekatan khusus dari pihak Indonesia.

"Abu Sayyaf kan besar, perlu waktu, perlu cara, perlu strategi dan tidak bisa satu atau dua hari selesai," kata Zulkifli.

(Baca: Kalla Anggap Tak Ada Batas Waktu Pembebasan 10 WNI oleh Abu Sayyaf )

Pemerintah Indonesia kini dibantu militer Filipina untuk membebaskan orang-orang yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Dari puluhan orang yang disandera kelompok tersebut, 10 orang di antatranta merupakan WNI.

Zulkifli mengatakan, cara apapun akan dilakukan asalkan para sandera bisa kembali dengan selamat.

"Saya kira pemerintah kita juga punya opsi lain. Bagaimana pembicaraan dengan warga Filipina. Saudara-saudara militer kita luar biasa, personel tangguh, itulah tugasnya militer," pungkas Zulkifli.

Terlebih lagi, melompok tersebut meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp 14,2 miliar. Zulkifli menegaskan, pemerintah tidak akan menuruti keinginan itu.

Kompas TV Pembebasan WNI Masih Harus Dipastikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com