Ketua MPR: Tak Mudah Bebaskan 10 WNI yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf

Kompas.com - 11/04/2016, 17:24 WIB
Militan Abu Sayyaf di pulau Jolo, Filipina selatan APMilitan Abu Sayyaf di pulau Jolo, Filipina selatan
|
EditorIndra Akuntono

PADANG, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah Indonesia masih mengupayakan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera.

Menurut Zulkifli, upaya penyelamatan itu bukanlah suatu hal yang mudah.

"Tentu kan tidak mudah. Santoso saja bertahun-tahun," ujar Zulkifli di Hotel Bumi Minang, Padang, Senin (11/4/2016).

Santoso yang dimaksud yaitu pimpinan kelompok teroris asal Poso. Kelompok tersebut saat ini masih menjadi incaran tim operasi Tinombala.

Zulkifli mengatakan, sama seperti Santoso, pembebasan 10 WNI juga butuh pendekatan khusus dari pihak Indonesia.

"Abu Sayyaf kan besar, perlu waktu, perlu cara, perlu strategi dan tidak bisa satu atau dua hari selesai," kata Zulkifli.

(Baca: Kalla Anggap Tak Ada Batas Waktu Pembebasan 10 WNI oleh Abu Sayyaf )

Pemerintah Indonesia kini dibantu militer Filipina untuk membebaskan orang-orang yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Dari puluhan orang yang disandera kelompok tersebut, 10 orang di antatranta merupakan WNI.

Zulkifli mengatakan, cara apapun akan dilakukan asalkan para sandera bisa kembali dengan selamat.

"Saya kira pemerintah kita juga punya opsi lain. Bagaimana pembicaraan dengan warga Filipina. Saudara-saudara militer kita luar biasa, personel tangguh, itulah tugasnya militer," pungkas Zulkifli.

Terlebih lagi, melompok tersebut meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp 14,2 miliar. Zulkifli menegaskan, pemerintah tidak akan menuruti keinginan itu.

Kompas TV Pembebasan WNI Masih Harus Dipastikan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Nasional
Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.