Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Ungkap Jokowi Sempat Khawatir Ide GBHN Dihidupkan Kembali

Kompas.com - 11/04/2016, 14:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, banyak pihak yang khawatir jika Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali, maka Indonesia pun akan kembali ke masa Orde Baru.

Kekhawatiran itu juga sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada pertanyaan Presiden, 'Pak Ketua, kalau amandemen, apa tidak buka kotak pandora?' Sebagaimana pertanyaan orang banyak," ujar Zulkifli di Hotel Bumi Minang, Padang, Senin (11/4/2016).

Namun, Zulkifli membantah kekhawatiran tersebut. Menurut dia, GBHN nantinya tidak akan membangkitkan keburukan yang terjadi pada masa lalu.

Amandemen kali ini, kata dia, sudah terfokus pada poin yang akan diamandemen, demikian dengan bunyinya.

(Baca: Ada Apa di Balik Wacana Menghidupkan Kembali GBHN?)

"Kalau mau pasal yang lain, maka prosesnya harus diubah lagi. Sosialisasi dulu, kajian akademis dulu, jadi panjang. Sudah, tidak usah khawatir, ini tidak akan ke mana-mana," kata dia.

Atas kekhawatiran tersebut, MPR kemudian gencar melakukan focus group discussion (FGD) dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi hingga pakar hukum tata negara.

Zulkifli menargetkan, pembahasan dilakukan dengan 50 perguruan tinggi, seperti yang dilakukan dengan Universitas Andalas di Padang, hari ini.

"Hanya sekarang rumusannya apa, perlu kita diskusikan secara mendalam GBHN yang seperti apa, apa isinya," kata Zulkifli.

Kompas TV Kotak Pandora GBHN â?? Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com