Gubernur DKI Diserang Kasus Reklamasi, Surya Paloh Sebut Ahok Masih yang Terbaik

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan suap terkait reklamasi di Pantai Utara Jakarta maupun masalah Rumah Sakit Sumber Waras kepada penegak hukum.

Surya mengaku masih percaya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang belakangan disorot terkait dua kasus tersebut.

"Mereka akan bikin bagaimana hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kalau hukum tidak berjalan semestinya, itu lain soal. Baru kita pikir ulang," kata Surya usai melantik pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Sabtu (9/4/2016).

Meski muncul banyak serangan yang ditujukan kepada Ahok, Surya memastikan dukungan terhadap Ahok untuk Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 akan terus berjalan.

Ia masih menganggap Ahok sebagai calon terbaik. (baca: Pengacara Sanusi Akui Kliennya Bicara dengan Staf Ahok soal Reklamasi)

"Dia yang terbaik sampai detik ini. Enggak ada yang terbaik selain Ahok. Itu harus. Tidak boleh ragu-ragu," kata Surya.

Ahok sebelumnya menyebut isu reklamasi sering dipolitisasi untuk menyerangnya. Menurut Ahok, isu reklamasi mulai gencar didengungkan setelah isu RS Sumber Waras ia sebut tak mempan untuk menyerangnya.

(baca: Ahok: Setelah Sumber Waras Gagal, Sekarang Reklamasi untuk Hajar Saya)

"Setelah Sumber Waras gagal, ada isu baru, reklamasi pulau buat hantam saya," kata dia di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Menurut Ahok, orang-orang dekatnya sering menyarankannya agar sesekali melontarkan pernyataan di media yang berisi penolakan terhadap reklamasi. Namun, Ahok mengaku menolak saran itu. (Baca: Ahok Pastikan Proyek Reklamasi Tetap Berjalan meski Ada Kasus Suap)

Ahok mengatakan, pernyataan penolakan terhadap reklamasi cukup efektif untuk mendongkrak suara, namun tidak mungkin dapat direalisasikan.

(baca: Ahok Minta KPK Segera Periksa Sunny Tanuwidjaja)

Karena, kata Ahok, izin proyek reklamasi sudah diterbitkan sejak tahun 1995 melalui Keputusan Presiden Nomor 5 tahun.