Kompas.com - 08/04/2016, 13:17 WIB
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016). Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016). Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Krisna Murthi, mengakui bahwa kliennya selalu berbicara dengan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja. Pembicaraan tersebut termasuk soal reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Selalu bicara dengan Sunny itu, misalnya soal yang membutuhkan persetujuan antara DPRD dan pemda," kata Krisna saat dihubungi, Jumat (8/4/2016).

Menurut Krisna, wajar bila terjadi negosiasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI, dan pengusaha sebelum menyepakati suatu perjanjian kerja sama.

Salah satu yang dibahas adalah persentase kontribusi yang diwajibkan bagi pengembang dalam proyek reklamasi.

Meski demikian, Krisna tidak menjelaskan apakah Sunny mengetahui adanya pemberian uang dari perusahaan pengembang.

"Itu biar nanti penegak hukum yang memeriksa," kata Krisna.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Sunny ke luar negeri.

(Baca KPK Cegah Staf Khusus Ahok dan Direktur Agung Sedayu)

Surat permintaan pencegahan disampaikan pada Rabu (6/4/2016) dan berlaku hingga enam bulan ke depan.

Pencegahan ini berkaitan dengan penyidikan KPK atas kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Reklamasi.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Nasional
Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Nasional
Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Nasional
Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan 'Maksa' Jadi Capres 2024, tapi...

Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan "Maksa" Jadi Capres 2024, tapi...

Nasional
Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Nasional
Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

Nasional
Jokowi Blusukan ke Pasar Cibinong dan Pasar Gunung Batu untuk Bagikan Bansos kepada Pedagang

Jokowi Blusukan ke Pasar Cibinong dan Pasar Gunung Batu untuk Bagikan Bansos kepada Pedagang

Nasional
Golkar Konsisten Usung Airlangga jadi Capres, tapi Tetap Dengar Partai Lain

Golkar Konsisten Usung Airlangga jadi Capres, tapi Tetap Dengar Partai Lain

Nasional
Kemenkes: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 6 di Antaranya Meninggal

Kemenkes: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 6 di Antaranya Meninggal

Nasional
Silaturahmi ke PAN, Golkar, dan Nasdem, Ridwan Kamil Blak-blakan Minta Didukung

Silaturahmi ke PAN, Golkar, dan Nasdem, Ridwan Kamil Blak-blakan Minta Didukung

Nasional
Ridwan Kamil Puji Anies dan Ganjar: Sama-sama Orang Hebat

Ridwan Kamil Puji Anies dan Ganjar: Sama-sama Orang Hebat

Nasional
Harvey Malaihollo Akan Dipanggil MKD DPR soal Dugaan Nonton Video Porno

Harvey Malaihollo Akan Dipanggil MKD DPR soal Dugaan Nonton Video Porno

Nasional
Puas Ada di Papan Tengah Survei Elektabilitas Capres 2024, Ridwan Kamil: Saya Tahu Diri

Puas Ada di Papan Tengah Survei Elektabilitas Capres 2024, Ridwan Kamil: Saya Tahu Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.