Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Dinilai Lamban Persiapkan Kebutuhan Jemaah Haji 2016

Kompas.com - 07/04/2016, 21:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR menilai, Kementerian Agama masih lamban dalam mempersiapkan kebutuhan jemaah haji Indonesia 2016.

Padahal, waktu pelaksanaan ibadah haji tak lebih dari tiga setengah bulan lagi. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Panja BPIH ke daker Madinah dan Mekkah sejak 3 April 2016 lalu.

"Jamaah haji Indonesia itu terbanyak sedunia karena itu persiapannya harus matang. Tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi harus ada peningkatan kualitas," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay melalui keterangan tertulis, Kamis (7/4/2016).

Saleh menambahkan, dari hasil pantauan dan berdasarkan penjelasan langsung dari tim yang ada di Saudi, secara umum panja BPIH menilai bahwa hasil kerja Kemenag masih jauh dari memuaskan.

(Baca: Menag Upayakan Tambahan Kuota Haji 10.000 Orang).

Dari sisi pemondokan di Mekkah misalnya, belum semua calon jemaah mendapatkan pemondokan.

"Masih ada sekitar 100.000 jamaah lagi yang harus dicarikan pemondokannya," kata Politisi Partai Amanat Nasional itu, 

Padahal, lanjut Saleh, tim yang terdiri dari 14 orang tersebut sudah bekerja selama 27 hari untuk mempersiapkan kebutuhan calon jemaah haji ini. 

"Belum lagi, ada banyak pemondokan yang hanya repeat order (pemesanan ulang). Mestinya itu lebih mudah karena tidak perlu melakukan kasyfiyah (verifikasi) lebih detail seperti tahun lalu," imbuhnya.

Sementara itu, pemondokan untuk Madinah belum ada satu pun yang dinegosiasikan. Padahal, jumlah pemondokan di wilayah markaziyah di kota Madinah sangat terbatas.

Jika negosiasinya terlambat, kata Saleh, dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan karena harus bersaing dengan negara lain.

Belum lagi, keterlambatan itu menyebabkan nilai sewa akan semakin mahal.

"Itu sudah terjadi pada tahun lalu di mana sewa pemondokan di Madinah jauh lebih tinggi dari yang disepakati oleh Kemenag dan DPR," ujar Saleh.

Menurutnya, kejadian pada penyelenggaraan haji tahun lalu seharusnya menjadi bahan pembelajaran.

Koordinasi tentang jadwal kedatangan jemaah semestinya sudah bisa ditentukan jauh hari.

Dengan begitu, maka penentuan jadwal fix sewa pemondokan dapat segera didapatkan.

"Kesuksesan penyelenggaraan haji sangat tergantung dari persiapan panitia di tanah suci," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com