Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

200 TKI Meninggal Dunia di Sarawak Setiap Tahunnya

Kompas.com - 06/04/2016, 08:13 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

KUCHING, KOMPAS.com - Konsul Jenderal KJRI Kuching Jahar Gultom menyebut ada sekitar 200 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal dunia setiap tahunnya di Sarawak, Malaysia. Menurut Jahar, jumlah ini sangat besar.

"Yang lebih membuat miris lagi, tenaga kerja yang meninggal umumnya adalah TKI ilegal," kata Jahar, saat pertemuan dengan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang di KJRI Kuching, Sarawak, Malaysia, Selasa (5/4/2016) malam.

Jahar menjelaskan TKI ilegal yang dimaksud bukan hanya berarti datang ke Sarawak tanpa izin. Namun, ada pula tenaga kerja yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi ketika masuk Sarawak.

Akan tetapi, mereka kemudian menjadi ilegal saat berada di negara bagian Malaysia tersebut.

"Misalnya tenaga kerja ini masuk ke perusahaan A hanya dalam hitungan bulan sudah loncat ke perusahaan B. Jadi dia tenaga kerja ilegal di perusahaan B karena semua administrasi dia ada di perusahaan A," kata Jahar.

"Ketika melarikan diri dari tempat kerja itu, polisi dan imigrasi akan mencari pekerja itu. Tapi perusahaan A sudah tidak bisa lagi melindungi dia dengan administrasi yang sudah diberikan," kata Jahar.

Berdasarkan data tahun 2015, ada sebanyak 236 TKI ilegal yang meninggal dunia di Sarawak. Rata-rata, mereka meninggal dunia karena kecelakaan kerja, sakit, atau karena tekanan.

Untuk meminimalisir hal tersebut, KJRI bekerja sama dengan Diaspora masyarakat Indonesia melakukan inisiatif perlindungan buruh migran Indonesia dengan Sarawak, The Indonesian Migrant Workers Award.

Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun lalu dan idenya untuk mencari buruh migran Indonesia terbaik serta memberi penghargaan dan sejumlah uang.

"Ini menjadi salah satu upaya mengurangi jumlah TKI masuk ke Sarawak. Mengingat perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Sarawak dan dengan mudah masuk sini hanya dengan berjalan kaki," kata Jahar.

Hanya TKI terpilih yang bisa masuk dalam program tersebut. TKI-TKI yang berhasil masuk ke nominasi penghargaan tersebut diyakini menjadi role model bagi tenaga kerja lainnya.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah TKI itu harus sudah bekerja selama tiga tahun berturut-turut, serta diusulkan oleh perusahaan tempat dia bekerja.

Sebelumnya pembahasan TKI ilegal juga menjadi sorotan dalam pertemuan Oesman Sapta dengan Menteri Perencanaan Sumber dan Alam Sekitar II, Menteri Kemudahan Awam, dan Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan.

Pada pertemuan itu, Oesman meminta pemerintah Sarawak tegas menolak TKI ilegal. Sebab TKI ilegal akan merugi. Karena tidak mendapat perlindungan hukum, jaminan, serta gaji yang setimpal.

Di sisi lain, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan berjanji bakal mendata seluruh TKI yang bekerja di Sarawak. Pihaknya bakal memberantas TKI ilegal yang ada di wilayahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com