Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bantah Incar Kursi Menteri Desa

Kompas.com - 05/04/2016, 12:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno membantah partainya mengincar kursi menteri desa yang kini dijabat politisi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar.

PDI-P, kata dia, menyadari reshuffle atau perombakan kabinet adalah hak prerogratif Presiden Joko Widodo.

"Tidak benar, karena kami menyadari sepenuhnya masalah menteri itu hak prerogatif Presiden," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (5/4/2016).

Hendrawan mengakui partainya melakukan kajian terhadap kinerja kementerian. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Desa karena ditemukan banyak masalah soal penyaluran dana desa. (baca: Istana: Presiden Berdiskusi "Reshuffle" Kabinet dengan Orang di Sekeliling)

"Ada kritik pembina dan pendamping desa, banyak pungutan liar, kami mendiskusikan itu sejak pertengahan tahun lalu," kata dia.

Kendati demikian, Hendrawan meminta elite PKB tidak perlu berburuk sangka terhadap PDI-P. Sebab kementerian yang mendapat sorotan dan kritik bukan hanya Kementerian Desa.

Kritik dan sorotan itu pun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengincar kursi Mendes.

"Kalau kritik protes seperti itu kan wajar, tidak hanya Kemendes. Kami juga dapat kritik, misalnya Menkumham (Yasonna Laoly) kader kami juga sering dikritik," kata Hendrawan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid sebelumnya menuding ada yang mengincar kursi Menteri Marwan. (baca: PKB: Ada yang Ingin Rebut Kursi Menteri Desa)

Jazilul lalu menyinggung soal Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung yang menerima pendemo Marwan di depan Istana. Bahkan, kata dia, Seskab terang-terangan ikut mengkritik Marwan.

“Kelihatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden,” ujar Jazilul.

Jazilul juga menyinggung anggota Fraksi PDI-P Diah Pitaloka dan Alex Lukman yang menerima pendemo Marwan itu di DPR. (baca: PKB Sebut Ada Parpol Koalisi yang Hasut Presiden untuk Rebut Posisi Menteri Desa)

Politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko pun, tambah Jazilul, jauh-jauh hari mengikuti memobilisasi eks pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah.

“PKB memantau semua manuver atau gerakan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi Kementerian Desa di bawah Pak Marwan,” ujar Sekretaris Fraksi PKB di DPR ini.

Jokowi sebelumnya meminta semua menteri untuk fokus mengerjakan tugas kerjanya di tengah isu perombakan Kabinet Kerja. (Baca: Jokowi: Soal "Reshuffle", Semua Fokus Kerja, Tak Usah Dorong-dorong...)

"Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang dorong-dorong, tidak usah," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4/2016) malam.

Presiden meminta semua pihak untuk tidak mengintervensi keputusan mengenai jadi atau tidaknya perombakan kabinet. (Baca: Mensesneg Minta Tamu Jokowi Tak Dikaitkan dengan "Reshuffle")

"Tidak ada yang dikte-dikte, apalagi," ucap Presiden saat ditanya mengenai isu perombakan kabinet.

Kompas TV Jokowi: Semuanya Fokus Kerja Dulu!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com