Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Ada yang Ingin Rebut Kursi Menteri Desa

Kompas.com - 04/04/2016, 13:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menilai saat ini ada pihak yang mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, dengan cara menyebar berita fitnah atau berita yang di luar fakta.

Dia pun menegaskan PKB tidak akan tinggal diam dengan manuver tersebut.

“PKB siap melawan manuver pihak-pihak tertentu. PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut kemendesa,” kata Jazilul dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/4/2016).

Jazilul mengatakan, indikasi digoyangnya kursi Mendes ini mulai terlihat pada akhir Maret lalu.

Tepatnya pada 23 Maret kemarin, kata dia, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara. Waktu itu, Presiden tidak berada di Jakarta.

Tak biasanya, Menteri Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung langsung menerima 17 perwakilan pendemo, dan kepada media terang-terangan menyerang kinerja Menteri Desa Marwan Jafar.

“Kelihatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden,” ujar Jazilul.

Setelah ditemui Seskab Pramono, tambah dia, para pendemo diterima oleh anggota fraksi PDIP Diah Pitaloka dan Alex Lukman di Senayan, meski waktu itu sedang reses.

Selain Pramono Anung dan Diah Pitaloka, kata dia, politisi PDIP Budiman Sudjatmiko pun jauh-jauh hari ikuti memobilisasi eks pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah.

“PKB memantau semua manuver atau gerakan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi Kementerian Desa di bawah Pak Marwan,” ujar Sekretaris Fraksi PKB di DPR ini.

Dia juga menjelaskan, manuver dan penggiringan opini ini terjadi sejak sebuah koran dan majalah nasional memberitakan peta reshuffle. Tanpa wawancara dan data akurat, media itu menampilkan nama Mendes Marwan Jafar sebagai menteri yang layak diganti.

“Dari situ, pemberitaan soal Marwan Jafar di media itu terus negatif, hingga hari ini. Keliatan sekali ingin nekan dan ngatur-ngatur agar Presiden terpengaruhi," ujarnya.

Jazilul pun berhara Presiden tidak terpengaruh dengan upaya mendikte dan penggiringan opini ini.

“Sikap Presiden sudah jelas, beliau tidak mau ditekan-tekan, tidak mau didikte, dan tidak mau diintervensi. Ini kok ada pihak-pihak yang pengen banget jadi menteri bikin gerakan dan isu macem-macem,” tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com