Ironis, Kepolisian Kini Berdiri di Pihak Kelompok Intoleran

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari angkat bicara terkait maraknya aksi kekerasan oleh kelompok radikal yang menyerang gereja, warga Ahmadiyah, Syiah, kaum LGBT dan pesantren Waria.

Selain itu, kelompok intoleran pun melakukan pelarangan beberapa festival dan acara pemutaran film, seperti Festival Belok Kiri, Monolog Tan Malaka, pemutaran film Pulau Buru, diskusi filsafat dan acara musik Lady Fast di Yogyakarta.

Menurut dia, peristiwa tersebut terjadi karena polisi telah melakukan penegakan hukum berdasarkan prasangka yang dipaksakan oleh kelompok intoleran.

Ia menyesalkan polisi sudah menjadi aparat dari kelompok intoleran daripada melaksanakan perintah undang-undang.

(Baca: Aktivitas di Pondok Pesantren Waria Dihentikan)

"Polisi sudah menjadi alat perampasan hak warga negara atas dasar prasangka kelompok intoleran yang jelas-jelas melanggar hukum," ujar Eva melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/4/2016).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, peristiwa pelarangan oleh kelompok intoleran tersebut merupakan sebuah ironi negara demokrasi yang berbasis pada supremasi sipil.

Selain itu, kepolisian dianggap melanggar perintah Presiden untuk menindak tegas kelompok intoleran yang telah bertindak di luar hukum.

(Baca: Produser: Tak Ada Komunisme dalam Film "Pulau Buru Tanah Air Mata Beta")

"Saya meminta Kapolri mencopot aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas insiden di Lady Fest di Yogya kemarin. Polisi harus menunjukkan kepatuhan pada Presiden dan menjadi pelindung HAM, bukan sebaliknya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Eva juga meminta Kapolri lebih serius menata aparatnya agar lebih efektif melaksanakan perintah Presiden, mengingat tingkat Intoleransi di Indonesia begitu tinggi.

(Baca: Luhut: Ada Info dari Intel, Kelompok Syiah Jadi Target Teroris)

Agak mengherankan, kata Eva, menyaksikan polisi melakukan pembiaran terhadap pertemuan para penentang Pancasila, penyebar kebencian, bahkan aktivitas rekrutmen untuk ke Suriah.

Sedangkan, polisi memilih melaksanakan perintah kelompok intoleran untuk membubarkan pertemuan aktivis, seperti festival musik dan diskusi ilmiah yang jelas-jelas sudah memiliki izin kepolisian.

"Kapolri harus segera menghentikan disorientasi dan double standard dalam kepolisian ini. Intoleransi menguat karena penegakkan hukum yang lemah," ucap Eva.