Kompas.com - 02/04/2016, 11:31 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai tidak harus mengakomodir Partai Golkar dan Partai Amanat ke dalam kabinet kerja.

Meski kedua partai tersebut sudah menyatakan dukungannya kepada pemerintah, namun tak ada kewajiban bagi Jokowi untuk memberikan mereka jatah menteri.

"Tidak mesti dukungan politik dikompensasi dengan jabatan kabinet. Apalagi tidak ada kesepakatan hitam-putih," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris dalam diskusi Smart FM di Jakarta, Sabtu (4/2/2016).

Menurut Syamsuddin, pola hubungan antara pemerintah dan parpol pada era Jokowi berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada era Presiden ke-6 itu, kata dia, memang ada perjanjian di atas hitam-putih antara pemerintah dan partai pendukungnya.

Namun, dengan perjanjian itu pun, sejumlah partai yang sudah mendapatkan jatah menteri tetap berseberangan dengan pemerintah dalam isu tertentu.

Syamsuddin pun mengingatkan bahwa Jokowi juga harus memikirkan parpol yang sudah mendukungnya sejak awal pilpres, yakni PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI.

Jangan sampai masuknya partai politik baru dalam kabinet membuat partai yang sudah memenangkan Jokowi-JK saat Pilpres meradang.

"Jadi ini tantangan bagi Jokowi, ada dinamika di PAN dan Golkar, tapi apa wakil partai tersebut harus dimasukkan atau tidak," ucap Syamsuddin.

Kompas TV SBY: Memilih Menteri Itu Harus Pas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

Nasional
Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Nasional
Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Nasional
Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Nasional
Mengapa 'Presidential Threshold' Dipertahankan padahal Tak Dinilai Relevan dengan Pemilu Serentak?

Mengapa "Presidential Threshold" Dipertahankan padahal Tak Dinilai Relevan dengan Pemilu Serentak?

Nasional
Kemenkes Bakal Perluas Pemeriksaan jika Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di RI

Kemenkes Bakal Perluas Pemeriksaan jika Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di RI

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Tembakan ke Dinding Rumah TKP Kasus Brigadir J untuk Rekayasa

Pengacara Bharada E Sebut Tembakan ke Dinding Rumah TKP Kasus Brigadir J untuk Rekayasa

Nasional
Citra KPK yang Tak Seperti Dulu Lagi...

Citra KPK yang Tak Seperti Dulu Lagi...

Nasional
Pengacara: Bharada E dalam Kondisi Aman dan Sehat

Pengacara: Bharada E dalam Kondisi Aman dan Sehat

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Revisi UU ITE, Sudahkah Kita Merdeka Berbicara?

LIVE GASPOL HARI INI: Revisi UU ITE, Sudahkah Kita Merdeka Berbicara?

Nasional
LPSK Temui Istri Ferdy Sambo untuk Asesmen Psikologis Siang Ini

LPSK Temui Istri Ferdy Sambo untuk Asesmen Psikologis Siang Ini

Nasional
Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Nasional
Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Nasional
Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.