Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Televisi, Dua Sisi Mata Uang

Kompas.com - 30/03/2016, 05:37 WIB

RCTI, misalnya, sejak sore hingga malam hari menayangkan sinetron, sementara pada pagi hingga siang hari menyuguhkan infotainment dan musik. Program acara serupa juga ditayangkan SCTV, yang sepanjang siang hingga malam hari menayangkan film nasional dan sinetron.

Di tengah dominasi acara hiburan, seperti sinetron, film, infotainment, dan musik, stasiun televisi yang menayangkan berita menjadi alternatif lain pilihan warga Jakarta.

Televisi berita, seperti TVOne, MetroTV, dan Kompas TV, dipilih sebagai stasiun yang paling diminati oleh satu dari lima responden. Responden mengaku mendapatkan berita-berita seputar politik, ekonomi, dan olahraga.

Sisi negatif

Hiburan seperti sinetron yang menonjolkan harta benda, anak muda yang berkutat soal cinta, mistik, supranatural, dan komedi membombardir pemirsa melalui beberapa stasiun televisi dan responden Jakarta menyukainya.

Namun disayangkan, kualitas program acara hiburan yang disiarkan stasiun televisi itu masih terbilang rendah.

Hasil survei yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) serta sembilan perguruan tinggi di sembilan kota di Indonesia pada pertengahan 2015 menunjukkan, indeks kualitas program siaran 15 televisi di Indonesia hanya 3,27 atau masih di bawah standar ketentuan KPI, yakni 4,0.

Artinya, banyak program siaran televisi berkualitas di bawah standar yang ditetapkan.

Program acara yang mendapat penilaian rendah adalah infotainment, sinetron, dan variety show.

Hasil survei KPI September-Oktober 2015 menunjukkan, indeks kualitas tiga program siaran, yaitu infotainment, sinetron/film/FTV, dan variety show di bawah 3, masih di bawah standar nilai minimal 4. Skor program infotainment hanya 2,56, sinetron/film/FTV 2,84, dan variety show 2,96.

Padahal, program-program tayangan yang kualitasnya rendah tersebut justru mendominasi layar kaca pada rentang waktu utama (prime time), saat warga Jakarta umumnya meluangkan waktu untuk menonton TV.

Program televisi yang tidak bermutu itu sudah lama pula dikeluhkan masyarakat. Pada tahun 2014, KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran setidaknya menerima sekitar 40.000 aduan masyarakat yang mengeluhkan isi siaran televisi nasional.

KPI melayangkan 149 teguran dan tiga sanksi penghentian tayangan kepada stasiun televisi. Peringatan yang disampaikan KPI belum banyak berpengaruh terhadap kebijakan stasiun televisi.

Presiden Joko Widodo pada Agustus 2015 mengatakan, sekalipun siaran televisi sudah menjadi tontonan masyarakat sehari-hari, tetapi banyak program televisi yang tidak mendidik. Bentuk siaran yang bermasalah itu bisa berupa iklan, program perbincangan, ataupun tayangan sinetron.

Dalam Rapat Pimpinan KPI 2015 di Istana Negara, bulan September, Jokowi meminta agar lembaga tersebut fokus pada regulasi, baik yang berkaitan dengan pedoman, eksekusi, pemberian penghargaan, ataupun pemberian hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan terkait penyiaran.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com