Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/03/2016, 17:10 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan, pemerintah Indonesia tidak perlu membayar tebusan yang diminta untuk membebaskan 10 awak kapal Indonesia yang disandera kelompok bersenjata di wilayah Filipina.

Ryamizard menegaskan, persoalan penyanderaan tersebut terjadi di luar negeri. Karena itu, ia menunggu hasil koordinasi penanganan kasus ini dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelum mengambil langkah selanjutnya.

"Ini tergantung Menlu. Kalau bisa lepaskan enggak pakai duit, kenapa harus pakai duit?" kata Ryamizard di Kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (29/3/2016).

Dia mengatakan, kasus yang terjadi di Filipina pada Sabtu pekan lalu tersebut tidak jauh berbeda dengan peristiwa penyanderaan awak kapal di Somalia beberapa tahun lalu. Motifnya pun sama, yakni soal ekonomi.

Ryamizard mengatakan, para perompak yang menyandera awak kapal berbendera Indonesia itu meminta tebusan sebagai upaya pembebasan. (Baca: Menhan: Jika Filipina Minta Bantuan, TNI Sudah Siap!)

"Betul, Rp 15 miliar. Hampir sama dengan peristiwa penyanderaan oleh perompak Somalia," ujarnya.

Ia menambahkan, sejauh ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan Kementerian Pertahanan Filipina. (Baca: Pemerintah Diminta Tak Negosiasi dengan Kelompok Abu Sayyaf)

Ia menyampaikan, pihaknya akan memanggil atase pertahanan setempat terkait apa yang akan dikerjakan dalam menangani masalah penyanderaan ini.

"Kami terus memonitor. Kapal-kapal patroli juga sudah siap dekat Ambalat sana," kata Ryamizard.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa saat ini pemerintah memprioritaskan keselamatan 10 warga negara Indonesia yang disandera.

Dari komunikasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan beberapa pihak, ditemukan fakta ada dua kapal yang dibajak, yaitu kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anan 12 yang membawa 7.000 ton batubara dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(Baca: Pesan Terakhir Pelaut Indonesia yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf)

Saat dibajak, kedua kapal sedang dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Filipina selatan. Tidak jelas kapan kapal dibajak.

Perusahaan pemilik kapal baru mengetahui terjadinya pembajakan pada 26 maret 2016 saat menerima telepon yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.

Menlu menjelaskan, saat ini kapal Brahma 12 sudah dilepas dan berada di otoritas Filipina, sedangkan kapal Anan 12 beserta 10 awak masih dibajak dan belum diketahui posisinya.

Kelompok Abu Sayyaf pun sudah menghubungi perusahaan pemilik kapal sebanyak dua kali sejak 26 Maret 2016. Dalam komunikasi tersebut, penyandera meminta tebusan sebesar 50 juta peso.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

15 Pekerja Bangunan dan 5 Penumpang Susi Air Sudah Dievakuasi, Sedangkan Pilot Masih Dicari

15 Pekerja Bangunan dan 5 Penumpang Susi Air Sudah Dievakuasi, Sedangkan Pilot Masih Dicari

Nasional
Kunjungan Kerja di Sumut, Jokowi Akan Hadiri Peringatan Hari Pers dan Resmikan Terminal

Kunjungan Kerja di Sumut, Jokowi Akan Hadiri Peringatan Hari Pers dan Resmikan Terminal

Nasional
Komisi VIII DPR: Kalau Subsidi Biaya Haji Cuma 30 Persen, Tak Perlu Ada BPKH, Bubarkan Saja!

Komisi VIII DPR: Kalau Subsidi Biaya Haji Cuma 30 Persen, Tak Perlu Ada BPKH, Bubarkan Saja!

Nasional
Risalah Sidang Perdana Dugaan Kecurangan Pemilu di DKPP, Idham Holik Bantah dan Sidang Mendadak Ditunda

Risalah Sidang Perdana Dugaan Kecurangan Pemilu di DKPP, Idham Holik Bantah dan Sidang Mendadak Ditunda

Nasional
Pengacara Pengadu Heran Sidang Dugaan Kecurangan Pemilu di DKPP Dihentikan Mendadak

Pengacara Pengadu Heran Sidang Dugaan Kecurangan Pemilu di DKPP Dihentikan Mendadak

Nasional
Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Sampaikan Duplik Hari Ini

Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Sampaikan Duplik Hari Ini

Nasional
Bareskrim Periksa OCBC NISP Terkait Laporannya soal Dugaan Kredit Macet Bos Gudang Garam

Bareskrim Periksa OCBC NISP Terkait Laporannya soal Dugaan Kredit Macet Bos Gudang Garam

Nasional
Saat Jokowi Makan Durian Bareng Pemred Media di Sumut...

Saat Jokowi Makan Durian Bareng Pemred Media di Sumut...

Nasional
Setelah Nyatakan Sirup Praxion Aman, BPOM Kaji Kemungkinan Boleh Dikonsumsi Lagi

Setelah Nyatakan Sirup Praxion Aman, BPOM Kaji Kemungkinan Boleh Dikonsumsi Lagi

Nasional
DKPP Tolak Keberatan KPU, Anggota KPUD Boleh Bersaksi di Sidang Kecurangan Pemilu

DKPP Tolak Keberatan KPU, Anggota KPUD Boleh Bersaksi di Sidang Kecurangan Pemilu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ratusan Akademisi Dukung Bharada E | Panglima Sebut Pilot Susi Air Menyelamatkan Diri

[POPULER NASIONAL] Ratusan Akademisi Dukung Bharada E | Panglima Sebut Pilot Susi Air Menyelamatkan Diri

Nasional
Soal Instruksi Jokowi, Panglima TNI: Jangan Sampai Terjadi Karhutla Baru Kita Padamkan

Soal Instruksi Jokowi, Panglima TNI: Jangan Sampai Terjadi Karhutla Baru Kita Padamkan

Nasional
Pengamat: Sandiaga dan Gerindra Putus Asa Lihat Anies 'Melejit' Sendiri

Pengamat: Sandiaga dan Gerindra Putus Asa Lihat Anies "Melejit" Sendiri

Nasional
Setelah Insiden Susi Air, Panglima TNI Pertebal Personel di Distrik Paro Nduga

Setelah Insiden Susi Air, Panglima TNI Pertebal Personel di Distrik Paro Nduga

Nasional
Vonis Ferdy Sambo dan Keadilan sebagai Tontonan

Vonis Ferdy Sambo dan Keadilan sebagai Tontonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.