Kontras: Densus 88 Langgar Hukum dalam Kasus Siyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan adanya indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri, dalam kasus penangkapan Siyono.

Densus 88 melanggar hukum acara pidana, "Tidak ada surat dari Densus kalau upaya (penangkapan) itu sah, tidak ada surat penangkapan, apalagi surat penggeledahan," ujar Staf Divisi Hak Sipil dan Politik Kontras Satrio Wiratari,  di Jakarta, Sabtu (26/3/2016).

Siyono adalah seorang terduga teroris di Klaten, Jawa Tengah. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan, Siyono sempat menyerang polisi di mobil.  Pergulatan itu yang menyebabkan Siyono meninggal dunia.

Menurut Wira, saat Siyono ditangkap pada 8 Maret 2016, anggota Densus tidak menunjukkan surat penangkapan dan penahanan.

Kemudian, saat melakukan penggeledahan di kediaman Siyono, anggota Densus juga tidak menunjukkan surat penggeledahan.

Wira mengatakan, penangkapan yang tidak jelas tersebut menyulitkan keluarga untuk meminta bantuan hukum.

Selain itu, orangtua Siyono juga diintimidasi untuk menandatangani surat yang berisi pernyataan bahwa keluarga tidak akan menuntut dan melakukan upaya hukum.

Pola serupa ternyata tidak hanya terjadi dalam kasus yang menimpa Siyono dan keluarganya.

Pada Desember 2015, Kontras menemukan adanya pelanggaran yang sama dalam penangkapan dua terduga teroris oleh Densus 88 di Solo, Jawa Tengah.

Kedua orang tersebut, yakni AP dan NS ditangkap tanpa alasan yang jelas.

Keduanya ditahan tanpa menjalani penyidikan atau proses BAP, juga tidak disertai dengan surat penetapan sebagai tersangka.

Kemudian, karena ada pihak keluarga yang menuntut agar keduanya dibebaskan, pihak Densus 88 melepaskan AP dan NS.

Meski demikian, keduanya diharuskan menandatangani surat yang menjelaskan bahwa mereka berstatus tersangka.

"Padahal Densus adalah kesatuan khusus. Dasar hukum mereka berlapis-lapis. Mereka punya Perppu soal Terorisme dan Peraturan Kapolri yang seharusnya menjamin Densus lebih taat hukum," kata Wira.