Wakil Ketua DPR: Taksi "Online" Harus Ikut Aturan Angkutan Umum Lain

Kompas.com - 23/03/2016, 15:24 WIB
Ribuan sopir taksi melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESRibuan sopir taksi melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menilai, polemik angkutan umum berbasis aplikasi terjadi akibat kurangnya sinergi antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus hadir untuk menyelesaikan persoalan ini.

Agus mengatakan, di satu sisi, keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi sangat diinginkan masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan mereka dianggap bertentangan dengan UU. Hal itu yang ditentang angkutan umum konvensional yang selama ini telah mematuhi aturan.

(Baca: Polemik Taksi "Online", Antara Kebutuhan Perut dan Tuntutan Perubahan)

"Dalam hal ini, transportasi online juga harus diberikan kebijakan. Bayar pajak, ikut aturan transportasi umum lainnya, seperti pelat nomor dan diberikan aturan. Sehingga, saat melayani masyarakat, mereka punya kekuatan hukum pasti," kata Agus di Kompleks Parlemen, Rabu (23/3/2016).

Unjuk rasa yang dilakukan para sopir taksi kemarin tak hanya merugikan penumpang. Para sopir yang tak ingin ikut demo pun turut menjadi korban.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Agus mengatakan, jika kebutuhan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dipandang mendesak, Presiden Jokowi untuk sementara waktu dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

(Baca: Kadishub DKI: Tidak Ada Sanksi Bagi Uber dan Grab Selama Masa Transisi)

Sebab, jika menunggu proses revisi, pembahasan antara DPR dan pemerintah akan memakan waktu berbulan-bulan.

"Tapi, apa ini butuh perppu? Ya, dilihat dulu. Kalau hanya penyelarasan bisa dilaksanakan dengan perpres atau PP," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Nasional
Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.