Kompas.com - 23/03/2016, 12:06 WIB
EditorSandro Gatra

Pertama, Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.

"Kedua, Presiden akan meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang itu sendiri," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Istana, Senin (21/3/2016).

Ketiga, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dari sisi hukum.

Hambalang tak layak huni

Menurut hasil penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, daerah Hambalang, tidak layak huni.

Pasalnya, daerah itu rawan terjadi pergeseran tanah atau tanah longsor. (baca: Surono: Hambalang Tak Layak Huni)

Hal itu diungkap Surono, Kepala PVMBG Kementerian ESDM, saat memaparkan hasil penelitian di Panitia Kerja Proyek Hambalang Komisi X DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2012).

Surono menjelaskan, pergerakan tanah di daerah Hambalang pernah terjadi tahun 2002. Ketika itu, pergerakan tanah terjadi di bawah 70 rumah. Hasil penelitian, daerah itu tidak mungkin dibangun permukiman lantaran dipenuhi batuan keras sehingga sangat mahal untuk membangun konstruksi bangunan.

"Daerah itu juga dengan batuan dasar lempung sehingga tidak mungkin tersedia air tanah. Jadi, tidak memungkinkan suatu kehidupan. Karena itu, tahun 2002 kami nyatakan daerah itu tidak layak huni," kata Surono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber ANTARA
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.