Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Bantah Telat Atasi "Sweeping" Anarkistis di Jakarta

Kompas.com - 22/03/2016, 19:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigjen (Pol) Nandang Jumantara menampik polisi terlambat mengantisipasi aksi kekerasan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa sopir taksi berbasis aplikasi.

Nandang mengatakan, aksi unjuk rasa mereka telah didahului pemberitahuan kepada polisi. Unjuk rasa pun hanya diperbolehkan di tiga titik, yakni di depan Istana Negara, depan DPR RI, dan Patung Tugu Proklamasi.

"Namun, persoalannya, teman-teman taksi yang bawa penumpang, juga di-sweeping mereka-mereka ini," ujar dia di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Selasa (22/3/2016).

(Baca: Luhut: Jangan Ada Lagi "Sweeping", Kami Tindak Tegas!)

Aksi sweeping tersebut, lanjut Nandang, dilakukan dalam perjalanan ke tiga titik tadi. Alhasil, pasukan kepolisian yang sudah bersiaga di tiga titik tersebut langsung bergerak ke lokasi terjadinya sweeping.

"Begitu ada kejadian, kami sebar. Kami bisa antisipasi. Buktinya 83 orang sudah berhasil kami tangkap," ujar Nandang.

(Baca: Taksi Dirusak karena Kena "Sweeping", Blue Bird Bebaskan Biaya Klaim)

Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menertibkan penertiban angkutan darat.

Selain itu, kepolisian juga telah meminta Kepala Polres se-Jakarta untuk memantau wilayahnya masing-masing agar aksi anarkistis tidak terulang.

Kompas TV Pendemo Lakukan "Sweeping" pada Ojek Online

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com