Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Hambalang yang Mangkrak Diusulkan Jadi Museum atau Penjara Koruptor

Kompas.com - 21/03/2016, 15:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu melakukan kajian secara objektif jika ingin melanjutkan pembangunan proyek wisma atlet Hambalang. Namun, ada usul lain untuk memberikan ganjaran kepada koruptor yang telah mengakibatkan pembangunan mega proyek itu menjadi mangkrak.

Anggota Komisi X DPR Teguh Juwarno mengatakan, Komisi X sebelumnya pernah menyampaikan rekomendasi agar pemerintah jangan menyentuh terlebih dulu proyek itu lantaran masih dalam kasus hukum.

"Memang benar Hambalang menyisakan persoalan. Sudah banyak dana negara yang dialokasikan dan mangkrak. Tapi, saat ini pemerintah berhak untuk mengajukan rencana penggunaan agar tidak mubazir," kata Teguh dalam pesan singkatnya, Senin (21/3/2016).

(Baca: Jokowi Perintahkan BPKP Audit Proyek Wisma Atlet Hambalang)

Sebagai alternatif, kata politisi PAN, pemerintah dapat menjadikan lokasi proyek Hambalang sebagai museum anti-korupsi.

Selain museum, pemerintah juga dapat menjadikann lokasi itu sebagai penjara bagi koruptor. Sebab, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih kekurangan penjara.

"Museum anti-korupsi bisa menjadi bukti langsung dan melihat langsung kerusakan dan kerugian yang timbul akibat korupsi. Anak-anak sekolah bisa belajar dan melihat langsung kerusakan yang ditinggalkan," kata dia.

(Baca: SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Teguh mengaku mendapatkan ide itu setelah menyaksikan tayangan BBC Chanel. Ia mengatakan, di Kanada terdapat lokasi perusakan hutan yang mengakibatkan tanah longsor.

Lokasi itu lantas dibiarkan dan dijadikan semacam museum sebagai pengingat kepada siswa di sekolah dampak perusakan lingkungan.

Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).

(Baca: Jokowi: Proyek Hambalang Bisa Jadi Pelatnas, Bisa Jadi Rusunawa)

Jokowi datang ke Hambalang untuk melihat langsung kondisi bangunan yang sampai saat ini masih terbengkalai.  Dia mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. 

"Perlu keputusan apakah dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut untuk apa. Apakah masih untuk sekolah olahraga, atau mungkin diubah menjadi tempat Pelatnas. Atau bisa juga menjadi rusunawa," ucap Jokowi.

Kompas TV Kritik SBY "Dibalas" Hambalang oleh Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com