Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Kedatangan Jokowi ke Hambalang Tidak untuk Serang SBY

Kompas.com - 20/03/2016, 18:07 WIB
Lukas Alfario Suryo Dewanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, kehadiran Presiden Joko Widodo ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat, bukan untuk membalas kritikan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jadi dengan kedatangan Pak Jokowi (ke Hambalang) tidak untuk serang menyerang," kata Hasto saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Ranting PDI-P se-Jakarta Barat di GOR Grogol, Jakarta Barat, Minggu (20/3/2016).

Hasto berpendapat, sudah sewajarnya Jokowi sebagai Presiden turut bertanggung jawab terhadap permasalahan masa lalu yang belum selesai hingga saat ini. (Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Jokowi datang untuk politik santun dan datang untuk menyatakan apapun masalah saat itu harus kita selesaikan sebagai tanggung jawab pemimpin saat ini," ujar Hasto.

Hasto mengingatkan, sebelumnya SBY pernah mengatakan, sebaiknya antara Presiden dengan pemimpin sebelumnya tidak saling menjatuhkan. (baca: "Blusukan" Jokowi ke Hambalang adalah Sindiran Keras bagi SBY)

"Apa yang disampaikan Pak SBY ya, dalam membangun demokrasi baiknya antara presiden, apa lagi dengan presiden yang tidak lagi menjabat, tidak saling melontarkan hal-hal yang tidak perlu. Ya, sebaiknya hal yang disampaikan itu hal-hal untuk membangun bangsa dan negara," kata Hasto.

Jokowi sebelumnya meninjau proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang mangkrak. Proyek itu dimulai saat pemerintahan SBY, yang terhenti setelah salah satu bangunannya yang ambles.

Belakangan, terungkap adanya korupsi dan diusut oleh KPK. Pembangunannya pun dihentikan hingga saat ini.

Jokowi mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. (baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

Langkah Jokowi itu kemudian dianggap sebagai respons Jokowi atas pernyataan SBY soal pemerintahan sekarang. (Baca: SBY Vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com