Kompas.com - 16/03/2016, 10:50 WIB
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Badan Narkotika Nasional melakukan tes urine terhadap semua kepala dan wakil kepala daerah di Indonesia.

BNN dapat melakukan tes urine tanpa didahului pemberitahuan.

"Tidak perlu ada instruksi dari Mendagri supaya kepala dan wakil kepala daerah melakukan tes narkoba. Kalau sifatnya instruksi, mereka yang biasa memakai narkoba bisa siap-siap lebih dulu untuk mengakali hasil tes narkoba," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (15/3/2016), seperti dikutip Harian Kompas.

Hal itu disampaikan Tjahjo menyikapi langkah BNN menangkap Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi terkait kasus narkotika. (baca: Presiden Prihatin Ada Bupati "Nyabu")

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan Ahmad Wazir Noviadi (kiri depan) digelandang ke Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (14/3/2016). Ahmad Wazir Noviandi ditangkap tim BNN di rumahnya di Ogan Ilir Minggu (13/3/2016), karena mengonsumsi narkotika jenis sabu.
Hasil pemeriksaan urine, Noviandi beserta empat orang lainnya positif menggunakan narkoba.

Kepala BNN Budi Waseso sebelumnya mengatakan, saat ini ada sejumlah pejabat dan kepala daerah lain yang ditengarai sebagai penyalah guna narkoba.

Untuk itu, BNN tidak perlu melapor kepada Presiden dan Gubernur untuk menangkapnya. (baca: Bupati Ogan Ilir Ditangkap berkat "Nyanyian" PNS Rumah Sakit Jiwa)

”Ada beberapa yang sedang kami intai, tetapi tidak bisa kami sebutkan sekarang,” kata Budi.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel menjamin proses pemeriksaan kesehatan Nofiadi sesuai prosedur.

Semua proses, termasuk hasil pemeriksaan, tak bisa diintervensi. Namun, Nofiadi diperkirakan melakukan sejumlah cara untuk lolos dari pemeriksaan kesehatan.

Ketua IDI Sumsel Rizal Sanif mengatakan, proses pemeriksaan kesehatan pada Nofiadi dilakukan sekitar tujuh bulan lalu. Hasilnya menunjukkan, Nofiadi dinyatakan layak dan bersih dari aspek kesehatan dan dapat maju dalam pilkada serentak Desember lalu.

Rizal memastikan semua proses sesuai standar IDI pusat. Khusus untuk Nofiadi, saat itu dinyatakan layak untuk maju karena zat-zat narkoba tak terdeteksi di tubuhnya.

"Kami tak melihat hasil kesehatan. Tapi berdasarkan rekomendasi bahwa kandidat ini dinyatakan layak, berarti tak ada masalah dengan kesehatannya," kata Rizal, yang bersedia memberikan keterangan jika diminta BNN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.