Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian dan Tantangan Barunya di BNPT

Kompas.com - 16/03/2016, 07:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


Tito sempat menduduki posisi penting lainnya di Polri. Dia pernah menjabat , di antaranya, Kepala Polda Papua, Asisten Perencanaan Kapolri (Asrena) hingga dipercaya menjabat Kepala Polda Metro Jaya sebelum dipindahtugaskan ke BNPT.

Saat menjabat Kapolda Metro Jaya, ia menjadi sosok penting atas penangkapan teroris yang terkait dengan peristiwa bom Thamrin, 14 Januari 2016 lalu.

Anggota Kompolnas Muhammad Nasser, Selasa (14/3/2016) di Jakarta, mengatakan. berbagai pengalaman Tito menunjang kiprahnya di BNPT.

"Seluruh karier dan pengalaman Tito di dalam dan luar negeri menjadi modal besar dia di jabatan barunya sekarang (Kepala BNPT)," kata Nasser.

Nasser memprediksi, Tito akan cemerlang di jabatan barunya.

Selain memiliki segudang pengalaman di bidang penanggulangan teror, dia juga dikenal memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Baik kelompok masyarakat yang mendukung gerakan antiterorisme atau kelompok yang kontra terhadap pemberantasan terorisme dengan cara-cara yang keras.

"Kapolri atau Presiden, saya rasa tidak salah pilih orang," lanjut Nasser.

Tantangan baru Tito

Dengan tugas pokok dan fungsinya yang baru, Tito akan dihadapkan pada regulasi yang baru pula.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme, yang menjadi salah satu acuan BNPT dalam bekerja, kini tengah dibahas revisinya oleh DPR.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar berpendapat, situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Tito.

Di satu sisi, UU Terorisme yang baru memberikan keleluasaan bagi aparat hukum untuk menindak pelaku teror dibandingkan UU sebelumnya.

Akan tetapi, di sisi lain, publik berharap agar penindakan itu tetap dilaksanakan dalam kerangka hak asasi serta kebebasan warga sipil.

"Maka pendekatannya harus bisa seimbang antara soft approach dengan hard approach. Ingat pula, pemberantasan terorisme tidaklah selalu represif. Jika dikaji mendalam, penyebab utama munculnya terorisme itu multicausa, bukan satu sebab saja," ujar Bambang, Selasa malam.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga berpendapat sama.

Tito harus menanggalkan cara kerjanya di Densus dan mengedepankan fungsi penanggulangan.

"Ekspektasi pemerintah dan masyarakat terhadap Tito sangat baik. Dia banyak di Densus dan tidak bisa menghindari pendekatan kekerasan. Namun, sebagai Kepala BNPT kini, setidaknya ada regulasi yang harus dipatuhi oleh seorang Tito dalam bergerak. Inilah tantangan dia," ujar Khairul.

Selain itu, menciptakan sinergi yang baik antara BNPT dengan lembaga lain, misalnya Polri, TNI, kementerian, hingga pemerintah daerah,.

Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Tito.

"Lantas, apakah ekspektasi yang besar dari pemerintah dan masyarakat itu bisa dijawab dengan baik oleh Tito? Kita tinggal menunggu waktu saja," ujar Khairul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com