Busyro Anggap Banyak Kebijakan Negara yang Tercerabut dari UUD '45

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberhasilan sebuah negara di bidang pemberantasan korupsi sangat tergantung dari sinergi dan kinerja tiga komponen utama, yakni pemerintah, masyarakat sipil dan politisi.

Namun, menurut salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, saat ini sektor pemerintahan tidak steril dari kepentingan elite partai politik dan bisnis.

Pusat-pusat kekuasaan negara, menurut Busyro, banyak dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, sebagaimana tercermin praktek penyalahgunaan kekuasaan di pusat maupun daerah.

"Kebijakan negara banyak yang tercerabut dari UUD '45, contohnya seperti kasus Freeport," kata Busyro dalam seminar nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016: Bersama Melawan Korupsi, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Menurut Busyro, ada beberapa hal yang harus dibenahi untuk menciptakan sinergi tiga komponen tersebut dalam memberantas korupsi.

Pemerintah harus lebih transparan dalam proses rekrutmen aparat penegak hukum, misalnya dengan mempublikasikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara secara online agar bisa diawasi oleh masyarakat.

Masyarakat sipil pun harus memiliki komitmen monitoring dan evaluasi bersama secara reguler terhadap unsur legislasi, tata kelola negara dan pembangunan.

"Banyak politik transaksional di berbagai sektor yang menjadi akar korupsi. Pemerintah harus mengundang partisipasi masyarakat sebagai pengawas," ucap Busyro.