Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Memfasilitasi Pemilih di Luar Negeri Butuh Biaya Besar

Kompas.com - 14/03/2016, 20:27 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, mengatakan, perlu adanya diskusi lebih lanjut mengenai kesempatan memilih dalam pemilihan kepala daerah bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Menurut dia, memfasilitasi pemilih di luar negeri masih problematik karena terkait dengan minimnya anggaran. Untuk mengakomidir satu suara di luar negeri biayanya bisa mencapai jutaan.

"Ini menjadi problem kita. Untuk membuat skema seperti E-vote misalnya, butuh dana yang besar. Selain itu, banyak persoalan di dalam negeri yang belum beres," ujar Husni dalam diskusi Tinjauan Kritis Pelaksanaan Pilkada dan Revisi UU Dalam Perspektif HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016).

Menurut dia, harus ada pembatasan bagi setiap pemilih. Walaupun seseorang mempunyai Kartu Tanda Penduduk di suatu tempat, tapi tidak berada di sana karena suatu alasan, maka dia tidak bisa memilih.

Saat ini, KPU sudah mengusulkan proses verifikasi faktual. Bila tidak ditemukan seorang pemilih karena bekerja di luar negeri, maka akan dihapus dari daftar pemilih.

Tetapi apabila saat hari pemilihan seseorang tersebut bisa kembali ke daerahnya, ia bisa tetap ikut memilih dengan menunjukkan kartu identitasnya.

"Saya kerja di Jakarta dan KTP saya padang. Kalau mau milih ya datang ke daerah itu pada hari H dengan menunjukkan kartu identias kependudukan," kata Husni.

"Kami merapikan data pemilih. Bukan mengurangi hak pemilih," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua tim pemantauan Pilkada Komnas HAM, Dianto Bachriadi, mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum membuat mekanisme e-Vote saat penyelenggaraan Pilkada selanjutnya, agar Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri bisa ikut berpartisipasi.

Pasalnya, berdasarkan hasil pantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas penyelenggaraan Pilkada 2015, telah terjadi pengabaian hak konstitusional Tenaga Kerja Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.

"Sebenarnya, TKI yang tidak dapat kembali ke daerah asalnya pada pemilihan umum dan tidak bisa memilih, telah kehilangan hak asasinya sebagai warga negara," ujar Dianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Nasional
PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

Nasional
Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com