Cegah Konflik di Kabinet, Jokowi Diminta Efektifkan Fungsi Menko

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo disarankan untuk mengefektifkan kembali fungsi menteri koordinator.

Kinerja menteri koordinator, yang selama ini dinilai tidak efektif, dianggap berpotensi menimbulkan konflik di antara menteri-menteri anggota Kabinet Kerja.

"Presiden Jokowi perlu mengefektifkan menko untuk supervisi dan menjalankan koordinasi di antara menteri-menteri di bawahnya," ujar pengamat politik dari lembaga Partisipasi Indonesia, Arie Ariyanto, di Cikini, Jakarta, Minggu (13/3/2016).

Arie mengatakan, menurut penjelasan dalam undang-undang, menteri-menteri juga memiliki struktur atau tingkatan birokrasi. Mau tidak mau, menteri koordinator memiliki wewenang lebih dibanding kementerian lainnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan, menteri-menteri sebaiknya juga mengikuti arahan yang diberikan menteri koordinator.

Setidaknya, para menteri tersebut tidak berlawanan sikap dengan menteri koordinator.

Hal tersebut dikatakan Margarito dalam menanggapi perbedaan pendapat antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

"Bagaimana bisa satu pendapat jika menteri biasa tidak berkoordinasi dengan menko," kata Margarito.