Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wawancara Kepala Arsip Nasional, Supersemar Gelap, Tak Ada Dokumen dari Periode Itu

Kompas.com - 12/03/2016, 09:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Ada beberapa kemiripan. Kami sudah yakin. Lalu, kami undang Puslabfor Polri. Mereka datang, analisislah dengan alat yang mereka punya. Mereka kemudian menyampaikan rekomendasi.

Hasilnya, ini adalah patut diduga bukan yang asli. Bukan juga salinan. Karena kalau salinan, pasti ada yang menyalin, siapa, dan ada tanda tangan yang menyalin. Istilahnya diketik ulang saja.

Jadi, yang terakhir ini ketika kami yakin 99 persen, tetapi ketika diuji di Puslabfor, ini ternyata juga bukan yang asli. Patut diduga, karena kami sulit menyebut palsu akibat tidak ada pembandingnya. Jadi, ini patut diduga tidak asli.

KOMPAS Salinan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar
Ada lagi, arsip dari Kompas, tanggal 12 Maret 1966. Ini kok mirip dengan yang terakhir, yang sobek ini. Tetapi, itu patut diduga tidak asli. Jadi, ini untuk sementara, tiga yang kami simpan sambil terus melakukan pelacakan.

Untuk dokumen yang dilacak Puslabfor, apa saja dasar menyebut tidak asli?

Ada beberapa dasar. Pertama, tanda tangan tidak dalam satu tarikan. Jadi, dikaji satu-satu. Itu dianalisis tanda tangannya, seperti stensilan, bukan tanda tangan asli. 

Untuk dokumen ketiga dari Akademi Kebangsaan, dari mana asalnya?

Ini disebut ditemukan di petilasan Trowulan, pemakaman Majapahit. Yang bawa itu anak penunggu makam di sana. Waktu itu datang ahli spiritual Soeharto, katanya menyerahkan. Waktu itu kami sudah yakin, tetapi setelah analisis itu tidak asli.

Kertas ini menempel di tembok. Arsipnya ini ditempel di karton. Makanya rusak. Ditempel di dinding. Orang enggak begitu memperhatikan bahwa itu dokumen penting.

Katanya pernah cari sampai pesantren?

Banyak ya, rumor atau gosip. Ada yang di pesantren, ada di Singapura, ada di bank di Swiss. Ada juga yang menyebut disimpan di Mas Agung (pengusaha). Tetapi, setelah kami lacak, enggak benar.

Kami melakukan pelacakan intensif sejak 2000 hingga 2012. Sekarang masih lakukan pelacakan itu.

Kalau untuk dokumen yang dari Setneg, kapan itu diserahkan?

Itu tidak diserahkan. Ini dari semacam buku. Jadi tidak ada penyerahan. Itu sekitar 1995 atau 1996. Tidak jauh berbeda dengan Puspenad, yang diserahkan 1995.

Walaupun tiga ini tidak asli, tetap kami simpan. Disimpan dijadikan satu tempat di brankas dengan naskah teks proklamasi. Benar-benar kami jaga.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com